Di Depan Wapres, Pimpinan dan Tokoh Adat Tuntut Pemekaran Papua Barat Tengah

AUDIENSI antara Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan sejumlah pimpinan daerah dan adat di wilayah Provinsi Papua Barat diwarnai ajang curhat. Selain mengeluhkan kondisi infrastruktur, para pimpinan pemerintahan dan adat di di kawasan Bomberai Raya (Papua Barat bagian tengah) meminta pemerintah melalui Wapres menyetujui usulan mereka untuk pembentukan Provinsi Bomberai Raya.

“Kita warga adat Bomberai Raya meminta agar wilayah kami dijadikan provinsi sendiri Papua Barat Tengah,” pinta Bupati Fakfak Untung Tamsil saat berdiskusi dengan Wapres di Kaimana, Papua Barat, hari ini.

Menurut Untung, permintaan pembentukan daerah otonomi di wilayah Bomberai merupakan sesuatu yang logis. Hingga lebih dari 20 tahun perjalanan kebijakan Otonomi Khusus Papua, banyak kondisi infrastruktur di wilayah Bomberai masih tertinggal dibanding wilayah lain di Provinsi Papua Barat.

“Fakfak kota tertua di Papua Barat saja, masih ada wilayah yang mendapatkan listrik dan air bersih,” ungkapnya.

Sementara untuk infrastruktur jalan, tambahnya, kondisinya lebih mengenaskan lagi. Untuk bertemu Wapres di Kaimana saja, dirinya harus menggunakan kapal laut. “Kita harus melewati ombak tinggi agar bisa bertemu Wapres,” ujarnya.

Pendapat serupa diungkapkan Bupati Teluk Wondama Hendrik Syake Mambor yang sempat mengalami kesulitan agar bisa bertemu Wapres. Dirinya harus menyewa pesawat dari Teluk Wondama ke Kaimana dengan biaya Rp100 juta untuk 4 penumpang.

“Kalau dimekarkan, kita bisa membangun infrastruktur yang membuat biaya transportasi menjadi lebih murah,” jelasnya.

Baca juga: Perppu Pemilu Dalam Proses Finalisasi

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Kaimana Johan Werfete menyebutkan, masyarakat yang hidup di pedalaman Bomberai berharap pemerintah bisa membangun infrastruktur jalan. “Sehingga kita bisa merasakan apa itu pembangunan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ma’ruf mengaku bakal membahas usulan pemekaran tersebut dengan jajarannya. “Usulan yang disampaikan akan jadi catatan dan menjadi pembahasan kami,” katanya.

Ma’ruf menekankan perlunya pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan semangat daerah. Apalagi di Papua, tambah Ma’ruf, dirinha melihat banyak potensi daerah yang perlu dikembangkan.

“Seperti wisatanya bisa dikembangkan, saya lihat pantainya indah. Di Kaimana juga indah,” ungkapnya.

Sebagai Badan Pengarah Papua (BPP), Ma’ruf meminta pemerintah daerah melengkapi rencana induk terkait percepatan pembangunan di Papua. “Nanti disesuaikan dengan keinginan dan prioritas di daerah,” pungkasnya. (OL-4)