DOB Picu Masalah Baru, DPR Papua Tagih Janji Kesejahteraan Orang Asli Papua

ANGGOTA DPR Papua Boy Markus Dawir menduga gejolak keamanan di Papua beberapa hari terakhir dengan munculnya aksi Kelompok KKB tidak terlepas dari kebijakan Pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat. Terutama kata dia aksi tersebut makin menjadi-jadi karena melihat dampak hadirnya pemekaran justru makin menyudutkan warga asli Papua.

"Bukan tidak mungkin aksi yang belakangan ini terjadi karena ada yang salah dengan pelaksanaan DOB ini. Yang tujuan awalnya untuk kesejahteraan orang asli Papua mungkin sudah tidak jelas lagi, ambil contoh soal pengangkatan pegawai atau Pejabat di Provinsi baru itu sangat kelihatan kepentingan pihak tertentu ya Kemendagri padahal secara kapasitas orang asli Papua juga sudah banyak yang mampu untuk menduduki jabatan tersebut," ungkap Boy dalam keterangannya, Kamis (15/12).

Dikatakan Boy penempatan pegawai atau pejabat di lingkungan Provinsi DOB baru membuat warga asli Papua bingung dan bertanya-tanya karena kesempatan untuk memberdayakan mereka justru tidak ada. 

"Pejabat didatangkan dari luar, ada titipan Kemendagri banyak sekali. Jadi pemekaran ini sebenarnya untuk siapa? Kalau untuk pemberdayaan warga asli Papua lalu kenapa mereka tidak diberi tempat? SDM nya sudah ada koq. Ini yang menurut saya menyulut kemarahan dan timbulah aksi belakangan ini baik di Deiyai, Dogiyai, Yapen dan juga pegunungan Bintang," paparnya.

Boy yang adalah juga Ketua PPM Papua tersebut mengaku kecewa karena kesejahteraan Orang Asli Papua akhirnya cuma janji semata. 

Baca juga : Sosialisasi Otsus Papua Jilid Dua Diminta Lebih Masif

"Sebagai anak pejuang, kami sangat kecewa karena apa yang menjadi janji presiden pertama RI Soekarno tidak terwujud sebab belum terjawab kesejahteraan dan pemberdayaan pada Orang Asli Papua di atas tanahnya," kata Boy.

Dia juga mempertanyakan janji pemerintah terkait pembiayaan DOB yang akan dibiayai dari APBN yang justru kini malah membebani APBD Provinsi Papua induk. 

"Karena diambil lagi dari APBD induk, maka terjadi kepincangan dalam pelayanan di Papua induk terutama bidang pendidikan, kesehatan dan juga kepegawaian karena pelayanan dasar masyarakat masih terpusat di Papua induk. Ini harus dievaluasi serius, karena akhirnya pemekaran ini malah jadi beban. Itu saja," kata Boy.

Dikatakan Boy, pemerintah Pusat khususnya Presiden Jokowi perlu melihat ulang kebijakan DOB di Papua ini apakah pelaksanannya sesuai dengan tujuan atau tidak sama sekali. 

"Karena kalau tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Dari sisi rekrutmen pegawai saja sudah fatal karena ujungnya orang asli Papua hanya akan jadi penonton saja. Ini perlu diperhatikan serius agar jadi bahan evaluasi serius Presiden," pungkas Boy. (RO/OL-7)