ANGGOTA DPR Provinsi Papua Apeniel Sani mengeritik keras rencana pemindahan 4.212 ASN ke Empat DOB Papua untuk mengisi kebutuhan pemerintahan di Provinsi Baru. Hal tersebut dinilai terlalu berlebihan dan cenderung menimbulkan gejolak sosial baru karena tidak melihat ketersediaan ASN dari putra-putri asli Papua terlebih dahulu.
"Ini rencana sangat ngawur. Padahal anak-anak OAP ini banyak yang siap untuk diangkat atau dimutasi mengisi kebutuhan ASN yang ada di wilayah DOB. Mereka harus diutamakan dulu. Jadi pemerintah jangan bikin masalah baru lagi dengan import ASN dari luar Papua. Ini sangat berbahaya," ungkap Apeniel dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (24/2).
Menurut dia saat ini bahkan banyak sekali pegawai kontrak dari Orang Asli Papua yang siap diangkat sebagai ASN. Ketersediaan SDM menurut dia tidak ada masalah sejauh pemerintah memberi anak-anak Papua kesempatan.
"Tinggal niat dan kemauan pemerintah untuk berpihak pada mereka atau tidak. Di beberapa Kabupaten kami temukan ada banyak pegawai honor Orang Asli Papua yang nasibnya tidak jelas. Harusnya mereka diberi prioritas, bukan malah didatangkan dari luar," kata Apeniel.
Kader Partai Gerindra tersebut menegaskan tujuan adanya pemekaran adalah untuk memberdayakan Orang Asli Papua. Maka jika pemerintah membuat kebijakan sebaliknya maka sebenarnya tujuan DOB ini bukan memberdayakan tetapi malah menjajah.
Baca juga : Polresta Manado Gagalkan Peredaran 1.133 Butir Obat Thrihexyphenidyl
"Artinya kalau rencana ribuan ASN itu didrop ke Papua melalui mekanisme mutasi maka itu jelas bentuk penjajahan yang baru karena anak-anak Papua tersingkir di daerahnya sendiri. Ini sangat berbahaya," tukas Apeniel.
Dia berharap agar kebijakan ini dikaji ulang secara serius karena akibat isu perpindahan ribuan ASN ke DOB Papua ini timbul gejolak di masyarakat.
"Intinya masyarakat tolak. Bukan apa-apa, di Papua ini banyak SDM dari Orang Asli Papua yang siap. Jangan alasan karena kepangkatan, toh itu pemerintah bisa buat, tinggal diangkat untuk jabatan yang sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Apeniel juga menduga kebijakan ini hanya jalan pintas supaya Kemendagri tidak direpotkan dengan seleksi ASN.
"Kami titip agar tarik kembali kebijakan ini karena pasti membuat gejolak baru. Papua dengan DOB itu punya tujuan pemberdayaan anak-anak Papua. Maka beri mereka kesempatan," pungkasnya.
