Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PERCEPATAN pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan mengangkat hajat hidup orang banyak. Mulai dari pegawai negeri sipil, pelamar kerja, dan tentunya Orang Asli Papua (OAP). Peningkatan ekonomi masyarakat juga akan mengalami percepatan. Hal ini yang memang betul betul diperjuangkan NasDem yaitu mengangkat hajat hidup orang banyak.
"Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua," ujar anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, saat membacakan pendapat akhir mini Fraksi Partai NasDem DPR, dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama pemerintah dan DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).
Dalam pendapat akhir tersebut sekaligus menegaskan Fraksi Partai NasDem DPR menerima dan menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat II melalui rapat paripurna DPR RI.
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu juga memaparkan beberapa pandangan Fraksi Partai NasDem mengenai pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. "Pengisian aparatur sipil negara untuk pertama kali dapat dilakukan dengan mengangkat pegawai OAP yang telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara sebagai calon pegawai negeri sipil atau pengisian ASN dengan mengutamakan OAP paling banyak 80%," kata Rico.
Rico juga menegaskan, OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua Barat.
Sebelum menutup pendapat akhir mini Fraksi Partai NasDem, Rico menyampaikan permintaan Fraksi Partai NasDem DPR kepada Presiden agar dalam membentuk dan mengesahkan Perppu Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagai pelaksanaan dari UU Pembentukan Provinsi Papua Barat untuk memasukkan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam setiap tahapan Pemilu Serentak 2024. (RO/O-2)
Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.
Pada 2008-2009, Tim Rupabumi melakukan proses verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Aceh dan Sumatra Utara.
Saat ditanya soal sikap Kemendagri soal kesepakatan 1992, Safrizal mengatakan bahwa hal itu bakal disidangkan lagi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
Kemendagri siap menerima keputusan apabila status kewilayahan empat pulau di wilayah Tapanuli Tengah diuji melalui proses pengadilan.
Kemendagri menjelaskan kronologi kepemilikan empat pulau yang menjadi polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
membuka kemungkinan mempertemukan Gubernur Sumatera Utara (Bobby Nasution) dan Gubernur Aceh (Muzakir Manaf) guna menyelesaikan polemik status empat pulau
ANGGOTA Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut empat izin usaha tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pariwisata jika dirawat dengan baik akan berkelanjutan dan terus menerus ada untuk menyejahterakan masyarakat.
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu, menilai perlu diambil jalan tengah dengan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang memperpanjang izin tambangnya.
ANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno
ANGGOTA Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, menggelontorkan dana pribadi untuk memberi bantuan tunai Rp120 juta
ANGGOTA Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia meresmikan dan melakukan penyalaan perdana Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved