Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PERCEPATAN pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan mengangkat hajat hidup orang banyak. Mulai dari pegawai negeri sipil, pelamar kerja, dan tentunya Orang Asli Papua (OAP). Peningkatan ekonomi masyarakat juga akan mengalami percepatan. Hal ini yang memang betul betul diperjuangkan NasDem yaitu mengangkat hajat hidup orang banyak.
"Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua," ujar anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, saat membacakan pendapat akhir mini Fraksi Partai NasDem DPR, dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama pemerintah dan DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).
Dalam pendapat akhir tersebut sekaligus menegaskan Fraksi Partai NasDem DPR menerima dan menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat II melalui rapat paripurna DPR RI.
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu juga memaparkan beberapa pandangan Fraksi Partai NasDem mengenai pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. "Pengisian aparatur sipil negara untuk pertama kali dapat dilakukan dengan mengangkat pegawai OAP yang telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara sebagai calon pegawai negeri sipil atau pengisian ASN dengan mengutamakan OAP paling banyak 80%," kata Rico.
Rico juga menegaskan, OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua Barat.
Sebelum menutup pendapat akhir mini Fraksi Partai NasDem, Rico menyampaikan permintaan Fraksi Partai NasDem DPR kepada Presiden agar dalam membentuk dan mengesahkan Perppu Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagai pelaksanaan dari UU Pembentukan Provinsi Papua Barat untuk memasukkan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam setiap tahapan Pemilu Serentak 2024. (RO/O-2)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
ANGGOTA Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut empat izin usaha tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pariwisata jika dirawat dengan baik akan berkelanjutan dan terus menerus ada untuk menyejahterakan masyarakat.
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu, menilai perlu diambil jalan tengah dengan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang memperpanjang izin tambangnya.
ANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno
ANGGOTA Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, menggelontorkan dana pribadi untuk memberi bantuan tunai Rp120 juta
ANGGOTA Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia meresmikan dan melakukan penyalaan perdana Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved