Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Daya Rico Sia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga alam Raja Ampat, Papua Barat Daya. Seperti diketahui, hari hari belakangan ini Raja Ampat menjadi sorotan publik karena proyek eksplorasi tambang yang sudah mulai dikerjakan dan mengancam keindahan alam Raja Ampat yang sudah meraih gelar Global Geopark dari Unesco.
"Sebagai wakil rakyat dari Papua Barat Daya, saya banyak mendapat aspirasi masyarakat dan demo penolakan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat. Bahkan Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam menegaskan jika 97 persen Raja Ampat adalah daerah konservasi. Tapi yang gak masuk di pikiran saya, kok bisa ijin pertambangan diterbitkan?" ujar Rico Sia dalam keterangannya, Kamis (5/6/2025).
Anggota Komisi VII DPR RI itu lebih jauh memaparkan, pariwisata itu jika dirawat dengan baik akan berkelanjutan dan terus menerus ada untuk menyejahterakan masyarakat. Sedangkan pengelolaan tambah akan habis dan menyisakan hutan yang porak poranda.
"Limbah tailing (limbah industri pertambangan) yang terbuang lambat laun akan menutupi terumbu karang dan mengusir biota laut. Padahal biota laut di Raja Ampat itu adalah jantung segitiga karang dunia yang sudah meraih gelar Global Geopark dari Unesco," papar Rico.
Legislator NasDem itu kembali menegaskan, bukankah manusia diharuskan menjaga keindahan yang sudah dikaruniakan Tuhan?.
"Sumpah janji jabatan saya adalah memperjuangkan aspirasi Dapil. Sekali layar terkembang surut kita berpantang. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga," tanda Rico.
Sebelumnya, melansir data Minerba One Data Indonesia (MODI), saham PT GAG Nikel dimiliki mayoritas oleh perusahaan asal Australia yakni Asia Pacific Nickel Pty. Ltd sebesar 75% dan sisanya 25% dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Wilayah tambang yang dikelola PT GAG Nikel tercatat seluas 13.136 ha dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berlaku sejak 30 November 2017 hingga 30 November 2047. Selain PT GAG Nikel, terdapat perusahaan lain bernama PT Kawei Sejahtera Mining yang telah mengantongi izin usaha pertambangan di wilayah Raja Ampat sejak Agustus 2023. Namun, perusahaan ini belum memulai kegiatan operasionalnya.
Sementara itu organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua menyatakan ada empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang dikeluarkan di wilayah Papua. Sebanyak tiga izin tambang nikel di antaranya ada di pulau-pulau kecil di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
"Sampai saat ini ada 4 Izin Usaha Pertambangan Nikel yang dikeluarkan di wilayah Papua, 3 di antaranya berlokasi di pulau-pulau kecil di kawasan Raja Ampat yakni: Pulau Gag, Pulau Kawe dan Pulau Manuran," demikian siaran pers Walhi Papua yang dikutip dari laman resminya, Rabu (4/6). (I-3)
Tren terbaru menunjukkan bahwa bagi Generasi Z, pengalaman kini menjadi faktor utama yang mendorong keputusan perjalanan, melampaui pertimbangan harga semata.
Pembangunan Bandara Internasional Chinchero di Peru menuai kontroversi. Mampukah infrastruktur ini menampung lonjakan wisatawan tanpa merusak kesucian Lembah Suci?
Pulau Sumba semakin mengukuhkan posisinya sebagai destinasi unggulan pariwisata Indonesia.
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki, Mehmet Nuri Ersoy, mengungkapkan bahwa negara tersebut berhasil menyambut 64 juta pengunjung sepanjang 2025.
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, bertransformasi menjadi kawasan pedestrian penuh mulai 2026.
Industri pariwisata Bali bersiap menghadapi lonjakan permintaan akomodasi pada Maret 2026 seiring berdekatannya Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Rico Sia mengatakan saat ini Papua Barat Daya sudah semakin menjadi daerah tujuan wisata yang diminati wisatawan domestik dan mancanegara.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut empat izin usaha tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu, menilai perlu diambil jalan tengah dengan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang memperpanjang izin tambangnya.
ANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno
ANGGOTA Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, menggelontorkan dana pribadi untuk memberi bantuan tunai Rp120 juta
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved