Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia berterima kasih dan mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut empat izin usaha tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
"Ini tentu langkah yang sangat tepat untuk menyelamatkan Raja Ampat. Bahkan keputusan Presiden tersebut sekaligus memberi bukti keberpihakan Presiden kepada suara masyarakat. Ini sangat menggembirakan karena suara rakyat didengar Presiden. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi akan hal itu," ungkap Rico Sia dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025).
Sebelumnya, Pemerintah RI mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Prasetyo menyebutkan, keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. “Atas petunjuk Bapak Presiden, bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Prasetyo.
Dengan pencabutan ini, artinya seluruh kegiatan pertambangan di Raja Ampat harus dihentikan. Atas keputusan tersebut, legislator NasDem dari Dapil Papua Barat Daya itu juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan anggota Komisi XII serta Komisi VII DPR RI, Forum MPR RI Papua Periode 2024-2029 juga kepada semua pihak yang telah membantu menyuarakan kepentingan penyelamatan Destinasi Wisata Dunia di Raja Ampat.
"Saya juga tentu ingin mengucapkan terima kasih kepada media elektronik maupun media online yang sudah terlibat aktif memberikan perhatian terhadap #saverajaampat sampai membuahkan hasil," ujar Rico beserta anggota Komisi VII DPR RI serta semua pihak yang telah membantu menyuarakan #saverajaampat. (RO/M-1)
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Rico Sia mengatakan saat ini Papua Barat Daya sudah semakin menjadi daerah tujuan wisata yang diminati wisatawan domestik dan mancanegara.
Pariwisata jika dirawat dengan baik akan berkelanjutan dan terus menerus ada untuk menyejahterakan masyarakat.
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu, menilai perlu diambil jalan tengah dengan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang memperpanjang izin tambangnya.
ANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno
ANGGOTA Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, menggelontorkan dana pribadi untuk memberi bantuan tunai Rp120 juta
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Wacana pemotongan gaji pejabat negara bukan hanya urusan angka atau penghematan, namun pernyataan politik yang benar-benar bisa menjadi politik simbolis atau otoritas moral.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengomentari rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan pemotongan gaji pejabat khususnya para menteri dan anggota DPR RI.
EKONOM CORE Yusuf Rendy Manilet melihat langkah Presiden Prabowo Subianto yang membuka opsi pengurangan gaji pejabat negara sebagai inisiatif yang patut diapresiasi.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved