Berita Terbaru Izin Usaha Pertambangan Hari Ini

PDIP Minta Pemerintah Konsisten soal Tambang Raja Ampat

WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Raja Ampat

Usai Pencabutan IUP, Saatnya Majukan Pariwisata Raja Ampat

Adanya aktivitas pertambangan di pulau kecil di Raja Ampat, berisiko merusak potensi ekonomi kreatif dan mereduksi kepercayaan dunia terhadap brand pariwisata Indonesia.

4 Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut, DPR: Momentum Benahi Tata Kelola Lingkungan

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengapresiasi langkah pemerintah yang mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang nikel Raja Ampat.

Pengamat: Langkah Pencabutan 4 IUP Tambang Nikel Raja Ampat Masih Menyisakan Pertanyaan

PENGAMAT kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengomentari keputusan pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel Raja Ampat.

APNI: Pemerintah Harus Ciptakan Ekosistem Regulasi yang Sinkron terkait Usaha Tambang

ASOSIASI Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyatakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus menjadi momentum perbaikan koordinasi antar lembaga pemerintah.

Pencabutan IUP di Raja Ampat Diapresiasi

Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

Tambang Nikel Raja Ampat Dihentikan, Angin Segar Ekosistem Sekitar

PENCABUTAN empat izin usaha pertambangan (IUP) menjadi setitik kabar baik dan salah satu langkah penting menuju perlindungan ekosistem di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

DPR Apresiasi Langkah Prabowo Cabut 4 Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat

WAKIL Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 izin perusahaan tambang di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya

Legislator Papua Barat Daya Apresiasi Pencabutan Empat Izin Tambang di Raja Ampat

ANGGOTA Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut empat izin usaha tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Emiten Nikel NICL Raup Penjualan Rp1,44 Triliun di 2024

PT PAM Mineral Tbk (NICL), mencatatkan penjualan sebesar Rp1,44 triliun sepanjang 2024. Angka tersebut mengalami kenaikan 26,37% dibandingkan 2023 yang hanya sebesar Rp1,14 triliun.

Kebijakan Perluasan Pengelolaan Tambang Rawan Ditunggangi Penumpang Gelap

Regulasi perluasan pengelolaan tambang sangat mungkin ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perguruan Tinggi Batal Kelola Tambang Menteri ESDM Sebut Izin Kelola Tambang Diberikan ke UKM dan BUMD

izin untuk mengelola lahan tambang diberikan pada UKM dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). RUU Minerba tidak lagi mengatur perguruan tinggi mengelola izin usaha penambangan

Menko PM Gus Imin Sambut Baik Wacana Perguruan Tinggi Kelola Tambang

Gus Imin menilai bahwa kampus memiliki kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk dapat mengelola tambang.

Punya Izin Tambang, PT Timah Harusnya Bisa Lakukan Penambangan di Laut Beriga

Perusahaan bisa membangun kemitraan dengan masyarakat untuk melaksanakan proses penambangan timah sehingga semua pihak bisa merasakan manfaat dari sumber daya alam.

Awang Faroek Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan di KPK

Mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (AFI) sebagai saksi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).

Rekam Jejak Hakim Ansori dan Tantangan di Sidang PK Mardani H Maming

Rekam jejak Hakim Ansori tengah jadi sorotan

LDII Masih Kaji Tawaran Kelola Tambang

KETUA Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Chriswanto Santoso mengatakan lembaganya tidak terburu-buru mengambil tawaran mengelola tambang dari pemerintah

Izin Tambang pada Ormas Keagamaan Ancam Lingkungan dan Keselamatan Pekerja

BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai, pemberian izin usaha tambang kepada ormas keagamaan berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keselamatan pekerja.

Ormas Pengelola Tambang Tetap Harus Utamakan Kepentingan Lingkungan

Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.

Muhammadiyah Hargai Perbedaan Pendapat Terkait Konsesi Tambang

Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting