Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICBA), anggota BPP HIPMI, dan putra daerah Papua Barat Daya, Rob Raffael Kardinal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan jajaran pemerintahan yang telah mengambil keputusan tegas untuk mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo pada Senin, 9 Juni 2025, dan diumumkan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Saya menyambut keputusan ini dengan rasa syukur dan bangga sebagai putra Papua. Ini adalah bukti bahwa suara masyarakat, aktivis lingkungan, dan tokoh adat tidak diabaikan. Presiden Prabowo telah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kelestarian alam dan masa depan tanah Papua,” ujar Rob dalam pernyataan resminya, Selasa (10/6).
Ia mengatakan keputusan tersebut sangat tepat untuk mengembalikan serta menjaga kelestarian alam di kawasan tersebut. “Ini bukan sekadar kemenangan lingkungan. Ini adalah kemenangan untuk adat, untuk generasi muda Papua, dan untuk masa depan Indonesia yang hijau dan berdaulat,” tegas Rob. (Cah)
Adanya aktivitas pertambangan di pulau kecil di Raja Ampat, berisiko merusak potensi ekonomi kreatif dan mereduksi kepercayaan dunia terhadap brand pariwisata Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto tidak akan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gag Nikel yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
KPK menetapkan tiga tersangka atas kasus dugaan rasuah terkait IUP di Kaltim yakni AFI, DDWT, dan ROC.
Salah satu sorotan ditujukan pada penggunaan peta citra satelit yang dipakai sebagai dasar penelitian dalam menghitung kerugian tersebut.
Sahbirin Noor (SN) akan merugikan dirinya sendiri jika kembali mangkir dari panggilan penyidik KPK pada Jumat (22/11).
Pemerintah juga harus memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat yang sebelumnya menyuarakan penolakan terhadap tambang nikel di kawasan Raja Ampat.
DPR mendesak dilakukannya pemulihan ekologis di Raja Ampat dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemberian izin tambang di wilayah konservasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved