Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
HINGGA saat ini, pemerintah belum berencana untuk mencabut kebijakan moratorium pemekaran wilayah. Meski sudah ada keinginan pemekaran sejumlah wilayah, namun pemerintah masih bergeming dengan kebijakan tersebut.
“Sampai hari ini memang masih moratorium, dengan pertimbangan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Nanti, kita lihat lagi,” jelas Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/9).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa berdasarkan kajian Kemendagri, sejumlah wilayah hasil pemekaran ternyata belum mampu membiayai daerahnya sendiri. Sejumlah wilayah pemekaran bahkan masih menggantungkan dana pembangunan melalui mekanisme APBN.
Baca juga: Presiden Sebut Pemekaran Papua Merupakan Permintaan Masyarakat
“Jadi bukan hanya persoalan keinginan (daerah) saja, namun juga kemampuan daerah tersebut,” tegas Ma’ruf.
Pihaknya berharap isu pemekaran wilayah tidak menjadi ajang politisasi, terutama jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Pemerintah disebutnya hanya melakukan pemekaran terhadap wilayah Papua, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
“Itu (pemekaran wilayah Papua) pun karena ada kebutuhan khusus,” sambungnya.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Solo diwacanakan untuk diusulkan menjadi daerah istimewa. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan istana membutuhkan waktu mempelajarinya
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tidak mempermasalahkan pemekaran Jawa Tengah menjadi empat provinsi selama pemekaran itu memberikan dampak positif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
Rancangan besar tersebut, kata Bima Arya, untuk melihat kebutuhan ideal jumlah daerah di Indonesia baik itu provinsi, kota, ataupun kabupaten.
Subang Utara memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Pemekaran wilayah diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved