Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
HINGGA saat ini, pemerintah belum berencana untuk mencabut kebijakan moratorium pemekaran wilayah. Meski sudah ada keinginan pemekaran sejumlah wilayah, namun pemerintah masih bergeming dengan kebijakan tersebut.
“Sampai hari ini memang masih moratorium, dengan pertimbangan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Nanti, kita lihat lagi,” jelas Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/9).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa berdasarkan kajian Kemendagri, sejumlah wilayah hasil pemekaran ternyata belum mampu membiayai daerahnya sendiri. Sejumlah wilayah pemekaran bahkan masih menggantungkan dana pembangunan melalui mekanisme APBN.
Baca juga: Presiden Sebut Pemekaran Papua Merupakan Permintaan Masyarakat
“Jadi bukan hanya persoalan keinginan (daerah) saja, namun juga kemampuan daerah tersebut,” tegas Ma’ruf.
Pihaknya berharap isu pemekaran wilayah tidak menjadi ajang politisasi, terutama jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Pemerintah disebutnya hanya melakukan pemekaran terhadap wilayah Papua, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
“Itu (pemekaran wilayah Papua) pun karena ada kebutuhan khusus,” sambungnya.(OL-11)

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
FRAKSI Partai NasDem DPR RI menyuarakan dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran daerah.
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Solo diwacanakan untuk diusulkan menjadi daerah istimewa. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan istana membutuhkan waktu mempelajarinya
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tidak mempermasalahkan pemekaran Jawa Tengah menjadi empat provinsi selama pemekaran itu memberikan dampak positif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
Rancangan besar tersebut, kata Bima Arya, untuk melihat kebutuhan ideal jumlah daerah di Indonesia baik itu provinsi, kota, ataupun kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved