Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta tiga penjabat (pj) gubernur daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang baru dilantik, untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan.
Tito meyakini bahwa stabilitas dapat memperlancar proses pembangunan di wilayah pemekaran Bumi Cenderawasih. Dirinya pun mencontohkan beberapa negara yang sedang berkonflik akhir-akhir ini, yaitu Afghanistan, Suriah dan Ukraina.
Baca juga: Wapres: Banyak Wilayah Hasil Pemekaran yang belum Bisa Mandiri
Meskipun sejumlah negara tersebut memiliki sumber daya yang melimpah, lanjut dia, pembangunan tidak bisa berjalan lancar. Sebab, terjadi kekacauan dalam politik pemerintahan.
"Sama dulu kita ada konflik Ambon, (konflik) di Poso. Bagaimana pembangunan mau berjalan, kalau sudah terjadi instabilitas politik pemerintahan?" ujar Tito, Jumat (11/11).
Diketahui, ketiga pj gubernur yang dilantik pada hari ini adalah Apolo Safanpo sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Selatan. Lalu, Ribka Haluk sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Nikolaus Kondomo sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Baca juga: Mendagri Resmikan Tiga Provinsi Baru di Papua
Menurut Tito, tantangan yang dihadapi ketiga pj gubernur tersebut akan diharmonisasikan melalaui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Saya juga masuk bersama Menteri Keuangan, Menteri Bappenas dan perwakilan satu orang satu provinsi, bukan pejabat politik," pungkas Tito.(OL-11)
Program strategis Presiden tidak akan mencapai keberhasilan maksimal tanpa inisiatif personal dari setiap warga negara.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
Sinergi lintas sektor, tokoh agama, dan penguatan fungsi sosial rumah ibadat menjadi kunci menjaga persatuan di tengah tantangan zaman.
Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved