Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta tiga penjabat (pj) gubernur daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang baru dilantik, untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan.
Tito meyakini bahwa stabilitas dapat memperlancar proses pembangunan di wilayah pemekaran Bumi Cenderawasih. Dirinya pun mencontohkan beberapa negara yang sedang berkonflik akhir-akhir ini, yaitu Afghanistan, Suriah dan Ukraina.
Baca juga: Wapres: Banyak Wilayah Hasil Pemekaran yang belum Bisa Mandiri
Meskipun sejumlah negara tersebut memiliki sumber daya yang melimpah, lanjut dia, pembangunan tidak bisa berjalan lancar. Sebab, terjadi kekacauan dalam politik pemerintahan.
"Sama dulu kita ada konflik Ambon, (konflik) di Poso. Bagaimana pembangunan mau berjalan, kalau sudah terjadi instabilitas politik pemerintahan?" ujar Tito, Jumat (11/11).
Diketahui, ketiga pj gubernur yang dilantik pada hari ini adalah Apolo Safanpo sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Selatan. Lalu, Ribka Haluk sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Nikolaus Kondomo sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Baca juga: Mendagri Resmikan Tiga Provinsi Baru di Papua
Menurut Tito, tantangan yang dihadapi ketiga pj gubernur tersebut akan diharmonisasikan melalaui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Saya juga masuk bersama Menteri Keuangan, Menteri Bappenas dan perwakilan satu orang satu provinsi, bukan pejabat politik," pungkas Tito.(OL-11)
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved