Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta tiga penjabat (pj) gubernur daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang baru dilantik, untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan.
Tito meyakini bahwa stabilitas dapat memperlancar proses pembangunan di wilayah pemekaran Bumi Cenderawasih. Dirinya pun mencontohkan beberapa negara yang sedang berkonflik akhir-akhir ini, yaitu Afghanistan, Suriah dan Ukraina.
Baca juga: Wapres: Banyak Wilayah Hasil Pemekaran yang belum Bisa Mandiri
Meskipun sejumlah negara tersebut memiliki sumber daya yang melimpah, lanjut dia, pembangunan tidak bisa berjalan lancar. Sebab, terjadi kekacauan dalam politik pemerintahan.
"Sama dulu kita ada konflik Ambon, (konflik) di Poso. Bagaimana pembangunan mau berjalan, kalau sudah terjadi instabilitas politik pemerintahan?" ujar Tito, Jumat (11/11).
Diketahui, ketiga pj gubernur yang dilantik pada hari ini adalah Apolo Safanpo sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Selatan. Lalu, Ribka Haluk sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Nikolaus Kondomo sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Baca juga: Mendagri Resmikan Tiga Provinsi Baru di Papua
Menurut Tito, tantangan yang dihadapi ketiga pj gubernur tersebut akan diharmonisasikan melalaui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Saya juga masuk bersama Menteri Keuangan, Menteri Bappenas dan perwakilan satu orang satu provinsi, bukan pejabat politik," pungkas Tito.(OL-11)
Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.
Pada 2008-2009, Tim Rupabumi melakukan proses verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Aceh dan Sumatra Utara.
Saat ditanya soal sikap Kemendagri soal kesepakatan 1992, Safrizal mengatakan bahwa hal itu bakal disidangkan lagi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
Kemendagri siap menerima keputusan apabila status kewilayahan empat pulau di wilayah Tapanuli Tengah diuji melalui proses pengadilan.
Kemendagri menjelaskan kronologi kepemilikan empat pulau yang menjadi polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
membuka kemungkinan mempertemukan Gubernur Sumatera Utara (Bobby Nasution) dan Gubernur Aceh (Muzakir Manaf) guna menyelesaikan polemik status empat pulau
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved