Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta tiga penjabat (pj) gubernur daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang baru dilantik, untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan.
Tito meyakini bahwa stabilitas dapat memperlancar proses pembangunan di wilayah pemekaran Bumi Cenderawasih. Dirinya pun mencontohkan beberapa negara yang sedang berkonflik akhir-akhir ini, yaitu Afghanistan, Suriah dan Ukraina.
Baca juga: Wapres: Banyak Wilayah Hasil Pemekaran yang belum Bisa Mandiri
Meskipun sejumlah negara tersebut memiliki sumber daya yang melimpah, lanjut dia, pembangunan tidak bisa berjalan lancar. Sebab, terjadi kekacauan dalam politik pemerintahan.
"Sama dulu kita ada konflik Ambon, (konflik) di Poso. Bagaimana pembangunan mau berjalan, kalau sudah terjadi instabilitas politik pemerintahan?" ujar Tito, Jumat (11/11).
Diketahui, ketiga pj gubernur yang dilantik pada hari ini adalah Apolo Safanpo sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Selatan. Lalu, Ribka Haluk sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Nikolaus Kondomo sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Baca juga: Mendagri Resmikan Tiga Provinsi Baru di Papua
Menurut Tito, tantangan yang dihadapi ketiga pj gubernur tersebut akan diharmonisasikan melalaui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Saya juga masuk bersama Menteri Keuangan, Menteri Bappenas dan perwakilan satu orang satu provinsi, bukan pejabat politik," pungkas Tito.(OL-11)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved