Jumat 11 November 2022, 10:11 WIB

Mendagri Resmikan Tiga Provinsi Baru di Papua

Basuki Eka Purnama | Politik dan Hukum
Mendagri Resmikan Tiga Provinsi Baru di Papua

ANTARA/Tri Meilani Ameliya
Mendagri Tito Karnavian meresmikan tiga DOB provinsi Papua di Lapangan Plaza Gedung A Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (11/11).

 

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meresmikan tiga daerah otonom baru (DOB) provinsi di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

"Hari ini, Jumat, tanggal 11 November 2022, saya, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2022, dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2022," kata Tito dalam peresmian tiga provinsi baru tersebut di Lapangan Plaza Gedung A Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (11/11).

Peresmian itu ditandai dengan pemukulan tifa oleh Tito bersama Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan beberapa pejabat.

Baca juga: KPK Sita Uang dari Apartemen dan Rumah Lukas Enembe di Jakarta

Sebelumnya, Pemerintah resmi memekarkan Papua menjadi tiga provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, setelah DPR mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) DOB Papua tersebut pada 30 Juni 2022. 

RUU DOB ketiga provinsi itu kemudian disahkan Presiden Joko Widodo pada 25 Juli 2022.

UU tersebut menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo harus mengangkat penjabat (pj) gubernur hingga pemilihan kepala daerah (pilkada) definitif dalam enam bulan setelah UU disahkan.

Setelah para penjabat gubernur resmi dilantik, sebagaimana diatur dalam UU pembentukan masing-masing DOB itu, maka mereka akan mengemban sejumlah tugas, yakni menyelenggarakan pemerintahan daerah serta membentuk dan mengisi perangkat daerah sesuai ketentuan UU.

Selain itu, para pj gubernur DOB itu pun ditugasi memfasilitasi pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), memfasilitasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur definitif, serta mengelola keuangan daerah sesuai peraturan perundangan.

Tito mengatakan pemekaran tiga DOB di Papua cenderung memiliki banyak dampak positif dibandingkan negatif.

"Seperti pada Provinsi Papua Barat, cenderung mengalami kemajuan pesat, baik dari sisi birokrasi, perizinan, maupun proses administrasi lainnya," ujar Tito.

Pemekaran daerah di Papua itu juga dapat memotong birokrasi panjang dan rumit yang mengakibatkan roda pemerintahan berjalan lamban. (Ant/OL-1)

Baca Juga

dok,ist

Masyarakat Harus Bersatu Melawan Mafia Tanah

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 08 Desember 2022, 19:30 WIB
FORUM Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) dan PGI mengajak semua pihak yang telah dirugikan oleh para mafia tanah untuk segera...
ANTARA/Raisan Al Farisi

Pelaku Bom Polsek Astana Anyar Diduga tidak Bekerja Sendiri

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 08 Desember 2022, 18:57 WIB
Pada 2017, menurutnya, pelaku bom Astanaanyar yakni Agus Sujatno itu terlibat sebagai perakit bom panci di Kelurahan...
UGC / AFP

Iran Eksekusi Mati Seorang Demonstran Mahsa Amini

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 08 Desember 2022, 18:40 WIB
Menurut dia eksekusi ini harus memiliki konsekuensi bagi Iran yang setimpal dari masyarakat dunia. Kantor berita Iran Mizan melaporkan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya