Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEKRETARIS Fraksi Partai Demokrat DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir meminta Kementerian Keuangan untuk tetap memberikan prioritas alokasi APBN 2023 untuk Provinsi induk Papua.
Hal itu, kata Boy, bukan tanpa alasan karena Provinsi induk di Jayapura masih menjadi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan di seluruh Papua. Bukan hanya itu, saat ini Anggota DPR Provinsi Papua dan MRP yang berasal dari Dapil Provinsi pemekaran baru masih menjadi tanggung jawab APBD Provinsi Papua.
"Kami mendorong Ibu Menteri Keuangan, di tengah upaya memberikan alokasi dana APBN untuk 4 DOB baru, untuk tetap memberi prioritas pada Provinsi Induk Papua. Faktanya saat ini pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan itu masih terpusat di Provinsi Papua, maka tentu saja butuh intervensi yang cukup dari sisi anggaran," ungkap Boy kepada wartawan, Kamis (24/11).
Selain itu, khusus untuk DPR Papua dan MRP, kata dia, juga tetap mengakomodir semua anggota termasuk yang berasal dari Dapil Otonomi Baru.
"Artinya tanggung jawab APBD untuk DPR Provinsi dan MRP masih tetap sama karena komposisinya tidak berubah. Saat ini ada 69 anggota DPR Provinsi dan 51 anggota MRP. Ini yang harus jadi perhatian Ibu Menteri," ucap Boy.
Baca juga : DPP NasDem Diingatkan Harus Cermat Tentukan Ketua NasDem Papua Tengah
Karena itu Boy meminta pemerintah pusat agar alokasi anggaran untuk 3 provinsi Baru di Papua yang bersumber dari APBN tidak mengurangi alokasi yang sudah diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua selama ini.
"Karena itu tadi faktanya banyak pelayanan dasar masyarakat masih terpusat di Provinsi induk. Ini yang perlu dicermati baik oleh pemerintah pusat," tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tiga provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua akan mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo.
"Untuk Papua yang tiga Papua pertama, karena UU (pemekaran) muncul sebelum UU APBN 2023, kita akan masukkan di dalam perpres terkait DIPA sehingga penganggaran untuk pelaksanaan provinsi baru akan masuk dalam DIPA yang akan disampaikan Presiden di 2023," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, nantinya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini diberikan kepada Provinsi Papua akan mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan pemekaran provinsi. (OL-7)
POI 2024 ialah wadah bagi putri-putri daerah untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.
OTONOMI Khusus Papua dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Papua.
Tercatat 1.841 personel TNI/Polri dikerahkan untuk membubarkan aksi demo menolak daerah otonomi baru (DOB) dan otsus jilid III pada hari Selasa (10/5) di Kota dan Kabupaten Jayapura.
Untuk mengejar ketertinggalan itu dibentuk daerah otonomi baru.
Selain itu, peserta rapat juga bersepakat untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat.
Ia mengaku deklarasi dukungan DOB dan Otsus Jilid 2 ini adalah atas persetujuan bupati lainnya yang ada di wilayah Meepago atau wilayah adat dan atas nama seluruh masyarakat Mimika
Subang Utara memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Pemekaran wilayah diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
PEMEKARAN Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi dua yakni Kabupaten Brebes Utara dan Kabupaten Brebes Selatan, diperlukan untuk meningkatkan layanan publik.
PEMEKARAN wilayah atau pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru (CPDOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, tinggal menunggu pencabutan moratorium oleh pemerintah pusat.
DENGAN luas 2.938 kilometer persegi yang terbagi dalam 40 kecamatan, 410 desa, dan 16 kelurahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dinilai terlalu luas untuk ukuran sebuah kabupaten di Pulau Jawa.
Bahkan, salah satu peserta aksi demo Papua menuturkan bahwa beberapa rekan aksi demonstrasi ikut terluka akibat dipukul polisi di lokasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved