Sekda Papua Tengah Diusulkan Diisi Birokrat Asli Papua Tengah

ASOSIASI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud Md agar jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Tengah diisi birokrat putra asli dari wilayah Meepago (Papua Tengah).

Permintaan itu dikemukakan menyusul rencana pemerintah pusat mengangkat Penjabat (Pj) Gubernur di tiga provinsi daerah otonom baru (DOB) di Papua masing-masing Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah awal November ini.

“Kita tahu, untuk Penjabat Gubernur di tiga provinsi baru hasil pemekaran akan diisi pejabat eselon 1 kementerian atau lembaga. Karena itu, kami meminta Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, dan Bapak Menko Pohukam agar Sekda Papua Tengah diisi oleh birokrat asli Meepago,” ujar Ketua Asosiasi DPRD Wilayah Meepago Petrus Badokapa melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (6/11).

Menurut Petrus, muara kehadiran provinsi daerah otonom baru di Papua untuk memudahkan rentang kendali pelayanan dan memberdayakan orang lokal sehingga pihaknya meminta agar sekretaris daerah diisi birokrat orang asli Papua Tengah yang sudah memenuhi syarat golongan maupun kepangkatan.

“Kami berharap agar Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, dan Bapak Menko Polhukam memberdayakan potensi SDM birokrasi putra asli Papua Tengah. SDM birokrasi Papua Tengah sangat banyak dan sudah stand by,” lanjut Badokapa, yang juga Ketua DPRD Kabupaten Deiyai, Papua.

Baca juga : Hanya Dua Kecamatan di Babel Jadi Lumbung Beras

Badokapa mengemukakan, saat ini banyak birokrat putra asli Papua Tengah memenuhi golongan kepangkatan mengisi posisi sebagai Sekda Papua Tengah. Ia juga menyebut sejumlah nama seperti mantan Diretktur Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura sekaligus Penjabat Sekda Kabupaten Pegunungan Bintang Aloysius Giyai, mantan Sekda Mimika Ausilius You, mantan Sekda Deiyai Marthen Ukago, Sekda Dogiyai Drs Petrus Agapa, dan lain-lain.

“Pilihan Sekda Papua Tengah dari kalangan birokrat asli Meepago beralasan mengingat mereka sudah sangat memahami kultur warga lokal dan kondisi riil masyarakat sehingga akan memudahkan dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan,” lanjut Badokapa, yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Deiyai.

Dukungan juga disuarakan para kepala suku wilayah adat Meepago yang merupakan pemilik tanah dan hak ulayat meliputi Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.

Kepala Suku Yaur Kabupaten Nabire Saul Woiwowi mengatakan, pada prinsipnya para kepala suku sangat mendukung pembentukan Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Nabire sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022.

“Terkait prinsip keberpihakan, proses penempatan SDM aparatur pemerintahan, kami meminta agar Penjabat Gubernur dan Sekretaris Daerah Papua Tengah harus diisi putra asli Papua Tengah yang memenuhi syarat dan golongan kepangkatan,” pungkasnya. (OL-7)