Jumat 18 November 2022, 16:42 WIB

DPR Papua Butuh Payung Hukum terkait Status Anggota DPR Papua dari Dapil Provinsi Baru

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
DPR Papua Butuh Payung Hukum terkait Status Anggota DPR Papua dari Dapil Provinsi Baru

dok.Ist
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Provinsi Papua, Boy Markus Dawir.

 

SEKRETARIS Fraksi Partai Demokrat DPR Provinsi Papua, Boy Markus Dawir, meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan payung hukum yang jelas terkait status anggota DPR Provinsi Papua 2019-2024, yang berasal dari 5 Dapil yang kini sudah menjadi provinsi baru (Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan).

Hal ini penting sekaligus merespon pernyataan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Valentinus Sudarjanto Sumito, yang menegaskan bahwa hak legislasi dan anggaran anggota DPR Provinsi Papua yang berasal dari Dapil Provinsi Pemekaran baru (Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah) tetap melekat sampai tahun 2024.

"Intinya kami butuh payung hukumnya seperti apa, bisa berupa Permendagri kah, Permenkeu kah? Atau peraturan bersama Mendagri dan Menkeu karena ini terkait kewenangan legislasi dan anggaran. Jangan juga menjebak kita hanya dengan pernyataan lepas, tau-tau nanti begti sudah berjalan justru ada temuan di kemudian hari," ungkap Boy kepada wartawan, Jumat (18/11).

Dikatakan dia, dalam waktu dekat DPR Provinsi Papua dan Pemrov Papua akan mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk meminta kejelasan. Rencananya hari senin dan selasa tim DPRP dan Pemprov Papua akan bertemu pihak Kemendagri. "Intinya kita ingin bahas hak keuangan dan juga legislasi tentunya bagi anggota dewan yang berasal dari 5 dapil yang telah dimekarkan menjadi peovinsi baru," jelas Boy.

Hal ini penting agar DPR Papua mendapatkan kepastian hukum shingga ke depan terkait penggunaan uang sudah ada dasarnya. "Katakan anggaran reses, perjalanan dinas, kewenangan legislasi itu sudah ada payung hukumnya dulu. Ini yang akan kami bahas dan minta dipastikan," pungkas Boy.

Selain itu Boy menyarankan pada Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera membuat Perppu sebagai landasan posisi legislatif karena dalam UU DOB, lupa menyertakan ketentuan khsusus soal keanggotaan DPR Papua masa bakti 2019-2024 yang tentu terkena imbas pemekaran sebab wilayah Dapil mereka kini sudah menjadi Provinsi Baru, bukan lagi masuk Provinsi Papua. "Hal ini harus segera dituntaskan," pungkas Boy. (OL-13)

Baca Juga

Antara

Saksi Sebut Perputaran Uang Duta Palma untuk Roda Bisnis

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 28 November 2022, 23:16 WIB
Dalam dakwaan, disebutkan pada 2013, Surya melakukan pembayaran tanah dan bangunan perkantoran di Jalan...
Dispenal

Jokowi Segera Siapkan Pengganti Laksamana Yudo Margono

👤MGN 🕔Senin 28 November 2022, 22:31 WIB
"Secepatnya presiden akan menyiapkan, tentu saja kami menunggu proses untuk persetujuan panglima TNI,"...
Dok. kemenkumham

Kurator BHP Ditjen AHU Kemenkumham Tingkatkan Kapasitas Melalui Pelatihan Dasar Kurator

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Senin 28 November 2022, 22:13 WIB
Selain itu, melalui pelatihan tersebut, para Kurator BHP menambah pengetahuan yang dapat dijadikan bekal bagi Fungsional Kurator...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya