Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) tengah membahas daftar pemilih untuk kebutuhan Pemilu 2024 di tiga provinsi baru wilayah Papua.
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan pihaknya masih membahas hal tersebut dengan Mendagri Tito Karnavian.
Baca juga: Pemekaran Papua Berdampak pada Kebutuhan Revisi UU Pemilu
"Sekarang sedang kami bahas bersama, agar bisa dijalankan pemilu nanti," ujarnya, Rabu (29/6).
Setelah tiga provinsi baru disepakati, pemerintah bekerja cepat menyiapkan berbagai kebutuhan untuk provinsi baru. Khususnya, untuk pelaksanaan Pemilu 2024.
Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Kemendagri Valentinus Sudarjanto Sumito menyebut pembahasan akan berlangsung cukup lama, karena dibutuhkan kecermatan. Nantinya, dilakukan penyesuaian data pemilih.
Baca juga: Kemendagri Ingatkan Penyederhanaan Regulasi untuk Harmonisasi Peraturan
"Akan dilakukan penyesuaian," kata Valentinus.
Sebelumnya DPR, DPD dan pemerintah telah menyepakati pemekaran tiga daerah di Papua menjadi provinsi baru. Rinciannya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Rancangan aturan terkait keputusan tersebut akan dibawa dalam rapat paripurna DPR.(OL-11)
Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.
Pada 2008-2009, Tim Rupabumi melakukan proses verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Aceh dan Sumatra Utara.
Saat ditanya soal sikap Kemendagri soal kesepakatan 1992, Safrizal mengatakan bahwa hal itu bakal disidangkan lagi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
Kemendagri siap menerima keputusan apabila status kewilayahan empat pulau di wilayah Tapanuli Tengah diuji melalui proses pengadilan.
Kemendagri menjelaskan kronologi kepemilikan empat pulau yang menjadi polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
membuka kemungkinan mempertemukan Gubernur Sumatera Utara (Bobby Nasution) dan Gubernur Aceh (Muzakir Manaf) guna menyelesaikan polemik status empat pulau
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Solo diwacanakan untuk diusulkan menjadi daerah istimewa. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan istana membutuhkan waktu mempelajarinya
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tidak mempermasalahkan pemekaran Jawa Tengah menjadi empat provinsi selama pemekaran itu memberikan dampak positif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
Rancangan besar tersebut, kata Bima Arya, untuk melihat kebutuhan ideal jumlah daerah di Indonesia baik itu provinsi, kota, ataupun kabupaten.
Subang Utara memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Pemekaran wilayah diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved