Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR Provinsi Papua asal Kabupaten Puncak Jaya Agus Kogoya meminta DPR RI dan Pemerintah mengorekasi keputusan Panja yang menempatkan Kabupaten Puncak Jaya pada DOB Papua Tengah.
Agus menegaskan keputusan tersebut tidak tepat karena secara rentang kendali dan kemudahan akses, Kabupaten Puncak Jaya lebih tepat masuk DOB Papua Pegunungan Tengah.
"Memasukan Kabupaten Puncak Jaya ke DOB Papua Tengah adalah kekeliruan besar yang dilakukan DPR dan Pemerintah dalam Rapat Panja. Wilayah Puncak Jaya paling cocok ya masuk DOB Papua Pegungan Tengah. Kami minta segera diperbaiki," tegas Agus dalam keterangan yang diterima wartawan, Selasa (28/6).
Dijelaskan Agus, salah satu tujuan pemekaran adalah mempermudah akses pelayanan ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Karena itu penempatan wilayah-wilayah pada DOB yang sedang disiapkan harus mempertimbangkan kemudahan akses dan jangkauan.
"Selama ini Kabupaten Puncak Jaya itu ya aksesnya dari Jayapura-Wamena-Puncak Jaya, bukan dari Nabire. Karena itu tidak pas kalau justru ditempatkan ke DOB Papua Tengah yang ibu kotanya Nabire. Jadi tolong ini diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah baru," ungkap politisi PKB tersebut.
Baca juga : DPR, DPD dan Pemerintah Setujui Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua
Lebih dari itu Agus juga menyayangkan sikap Bupati Puncak Jaya yang mengklaim mendapat dukungan masyarakat sehingga membawa aspirasi Kabupaten Puncak Jaya masuk DOB Papua Tengah.
"Sejak kapan dia menjaring aspirasi masyarakat? Masyarakat mana yang dorong begitu? Justru sekarang saya didesak masyarakat agar Puncak masuk ke Papua Pegunungan Tengah," kata Agus.
Maka itu, dia meminta sebelum disahkan jadi UU, DPR dan Pemerintah perlu mematangkan betul penempatan wilayah-wilayah pada DOB yang ada.
"Saya rasa Pak Komarudin di Komisi II yang paham wilayah Papua mengerti soal tentang kendali wilayah Kabupaten Puncak Jaya, tolong koreksi keputusan tersebut. Kabupaten Puncak kami tegas masuk ke DOB Papua Pegunungan Tengah, bukan Papua Tengah," pungkas Agus. (RO/OL-7)
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI menyuarakan dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran daerah.
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Solo diwacanakan untuk diusulkan menjadi daerah istimewa. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan istana membutuhkan waktu mempelajarinya
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tidak mempermasalahkan pemekaran Jawa Tengah menjadi empat provinsi selama pemekaran itu memberikan dampak positif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
PANGLIMA Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, memastikan proses pemulihan keamanan di 11 bandara perintis di Papua tengah berlangsung intensif.
Pemerintah menutup 11 bandara di Papua setelah penembakan Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation, 11 Februari 2026. Daftar 11 bandara di Papua ditutup
Aksi kekerasan KKB dinilai tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, tetapi juga berdampak langsung pada pembangunan dan kehidupan masyarakat.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
Dampak penembakan ini telah meluas hingga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
EKSPANSI proyek pembangunan dan meningkatnya konflik di Papua dinilai tidak hanya berdampak pada hilangnya wilayah adat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved