Proyek Pembangunan di Papua Gerus Ruang Hidup Perempuan

EKSPANSI proyek pembangunan dan meningkatnya konflik di Papua dinilai tidak hanya berdampak pada hilangnya wilayah adat. Tetapi juga merampas ruang hidup perempuan yang selama ini menopang keberlangsungan komunitas.

Aktivis perempuan Papua Yokbeth Felle mengatakan bahwa perampasan tanah di Papua selama ini kerap dibaca semata sebagai persoalan agraria atau pembangunan. Padahal, bagi perempuan adat Papua, tanah dan hutan merupakan ruang hidup yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, hingga politik dalam kehidupan sehari-hari.

“Hutan itu bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga ruang produksi pangan, ruang pengasuhan, dan ruang pengetahuan bagi perempuan. Ketika hutan diambil, perempuan kehilangan lebih dari sekadar lahan,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Feminisme Mengubah Masyarakat, Jumat (13/2).

Baca juga : Pengamat Sebut Pembunuhan Pendulang Emas di Yahukimo Akibat Ketidakadilan Sumber Daya Alam

Menurutnya, berbagai proyek pembangunan berskala besar yang menyasar wilayah adat di Merauke hingga Papua Selatan secara langsung berdampak pada kerja-kerja reproduktif perempuan, seperti meramu sagu, berkebun, hingga menjaga sumber air bagi keluarga dan komunitas. Akibatnya, perempuan tidak hanya terdampak secara ekonomi, tetapi juga mengalami peminggiran dari ruang sosial dan politik di dalam komunitas. Hilangnya akses terhadap hutan dan tanah membuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan turut menyempit.

“Ketika ruang hidup perempuan diambil secara paksa, maka ruang politik mereka juga ikut diambil. Perempuan menjadi semakin sulit terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas,” katanya.

Relasi Perempuan dan Tanah Papua

Baca juga : DPR: Penembakan Pesawat di Boven Digoel jadi Alarm Negara Tinjau Ulang Keamanan Bandara

Ia menambahkan bahwa relasi perempuan dengan tanah selama ini menjadi basis penting dalam struktur sosial masyarakat adat. Kehilangan ruang produksi pangan lokal tidak hanya meningkatkan ketergantungan terhadap pasar, tetapi juga memperbesar kerentanan perempuan terhadap kemiskinan dan kekerasan. Dalam situasi tersebut, kelompok perempuan di Papua berupaya merumuskan strategi untuk mempertahankan ruang hidup mereka.

Pada 2024, menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional di Jayapura, sejumlah organisasi perempuan menginisiasi pendekatan bertajuk ambil, rebut, ciptakan, dan pertahankan ruang bagi perempuan Papua. Strategi tersebut bertujuan untuk merebut kembali ruang-ruang aman bagi perempuan agar dapat berpolitik, bekerja, serta terlibat dalam upaya pembebasan komunitasnya.

“Kami ingin memastikan bahwa perempuan tidak hanya hadir sebagai korban dari perampasan wilayah, tetapi juga sebagai subjek yang mampu menciptakan ruang baru yang lebih inklusif dan adil,” ujarnya.

Hadapi Tantangan

Meski demikian, ia mengakui bahwa membangun organisasi perempuan strategis di Papua masih menghadapi berbagai tantangan. Selain tekanan eksternal akibat konflik dan pembangunan, perempuan juga kerap dihadapkan pada pandangan patriarkis yang membatasi keterlibatan mereka dalam ruang publik.

Dalam konteks tersebut, gerakan perempuan Papua kini berupaya menggali kembali pengetahuan dan narasi sejarah mengenai peran perempuan dalam struktur masyarakat adat sebagai bagian dari upaya mempertahankan ruang hidup di tengah perubahan yang terjadi. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi perempuan dalam menghadapi dampak pembangunan sekaligus memastikan keterlibatan mereka dalam menentukan masa depan wilayah adatnya. (E-4)