Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Politisi Partai Hanura Inas N Zubir meminta Mendagri harus punya nyali untuk benar-benar memecat kepala daerah bukan hanya sekadar imbauan bila terbukti melanggar prokes
Ormas di Jawa Barat mengapresiasi langkah tegas kepolisian yang memanggil pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab terkait pelanggaran protokol kesehatan.
Ariza berdalih tidak dapat membubarkan acara tersebut karena massa yang berkumpul sangat banyak sedangkat jumlah aparat terbatas.
Ketua Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), Maman Imanulhaq menilai bahwa Negara sudah abai terhadap prinsip hukum salus populi suprema lex esto.
Bawaslu Sulawesi Selatan hingga November ini, menemukan 35 pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye calon kepala dan wakil kepala daerah di 12 kabupaten.
Sejumlah ASN dan pejabat pemerintah kabupaten dilaporkan ke Bawaslu karena tidak netral
Proses penyidikan terhadap dugaan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) diserahkan oleh Bawaslu ke kepolisian.
Tindakan tegas itu dilakukan untuk menerapkan efek jera bagi prajurit lain agar tidak melakukan pelanggaran.
Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) covid-19 Provinsi Bengkulu, mencatat sebanyak 36.374 orang warga sebagai pelanggar protokol kesehatan selama operasi yustisi
Walikota Sungaipenuh Asafri Jaya Bakri (AJB) divonis denda Rp4 juta subsider dua bulan kurungan oleh PN Sungaipenuh, Jambi, Selasa (27/10), terbukti langgar pilkada
Pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan program pemerintah dalam kampanye, bakal dikenai sanksi diskualikasi atau pidana.
DPRD DKI Jakarta melihat Raperda yang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta terkait sanksi hukum untuk pelanggar covid-19 belum memenuhi kesetaraan.
PELANGGARAN mewarnai gelaran pilkada tahun ini. Tidak hanya pasangan calon dan pendukungnya yang jadi pelaku, penyelenggara pun ikut melanggar.
Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan penutupan perusahaan dilakukan setelah pihaknya melakukan sidak pengawasan protokol kesehatan covid-19 ke 856 perusahaan Ibu Kota
Raker dengan Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Idham Azis menuturkan biaya denda administrasi yang terkumpul mencapai 1,6 miliar rupiah dari 25.484 pelanggaran yang ditindak.
Menurut Polri apapun yang berkaitan dengan pelanggaran di pilkada harus melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta menindak dua pengelola gedung karena menggelar resepsi pernikahan di tengah pandemi.
Selama pelaksanaan PSBB ketat jilid II yang berlangsung sejak 14 September lalu sebanyak 19.416 orang ditindak karena tidak memakai masker oleh Satpol PP DKI Jakarta.
Tujuh tempat usaha yang melanggar aturan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jl Mayjen Soetoyo dan Jl Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur disegel oleh petugas.
Dari delapan fraksi yang memberkan pandangan, hanya Partai Golkar yang masih meminta untuk melakukan kajian lebih mendalam.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved