Berita Terbaru Pelanggaran Hari Ini

Eksponen 98 Dukung Polisi Periksa Ridwan Kamil

Eksponen 08 Jawa Barat menganggap permintaan maaf Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait kerumunan massa di Megamendung tidak cukup. RK harus diproses hukum.

Ratusan Orang Terjaring Operasi Penertiban Masker

Lebih dari 100 warga terjaring operasi penertiban masker di Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (19/11) pagi.

Bareskrim akan Periksa Ridwan Kamil Soal Kerumunan Rizieq Shihab

Pria yang akrab disapa Emil itu akan diperiksa bersama dengan 10 orang lain terkait dengan kegiatan Front Pembela Islam (FPI) di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

PCNU Cirebon Persoalkan Prokes Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama  Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menuntut keadilan kepada Satgas Covid-19 Nasional terkait penerapan protokol kesehatan terutama larangan berkerumun.

Hanura: Mendagri Jangan Hanya Gertak Sambal Harus Dibuktikan

Politisi Partai Hanura Inas N Zubir meminta Mendagri harus punya nyali untuk benar-benar memecat kepala daerah bukan hanya sekadar imbauan bila terbukti melanggar prokes

Sejumlah Ormas di Jawa Barat Dukung Polisi Panggil Rizieq Shihab

Ormas di Jawa Barat mengapresiasi langkah tegas kepolisian yang memanggil pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab terkait pelanggaran protokol kesehatan.

Pemprov DKI Tidak Bubarkan Acara Rizieq Karena Kurang Aparat

Ariza berdalih tidak dapat membubarkan acara tersebut karena massa yang berkumpul sangat banyak sedangkat jumlah aparat terbatas.

KITA: Pemerintah Harus Bertindak Tegas Pelanggar Prokes Covid-19

Ketua Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), Maman Imanulhaq menilai bahwa Negara sudah abai terhadap prinsip hukum salus populi suprema lex esto.

Ada 35 Pelanggaran Prokes di Pilkada Sulawesi Selatan

Bawaslu Sulawesi Selatan hingga November ini, menemukan 35 pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye calon kepala dan wakil kepala daerah di 12 kabupaten.

Kampanye di Tanah Bumbu Diwarnai Pelanggaran

Sejumlah ASN dan pejabat pemerintah kabupaten dilaporkan ke Bawaslu karena tidak netral

Pelanggaran Pilkada Beltim Diserahkan ke Kepolisian

Proses penyidikan terhadap dugaan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) diserahkan oleh Bawaslu ke kepolisian.

Berbuat Asusila, Prajurit di Kodam III/Siliwangi Dipecat

Tindakan tegas itu dilakukan untuk menerapkan efek jera bagi prajurit lain agar tidak melakukan pelanggaran.

Satgas Bengkulu Jaring 36.373 Pelanggar Protokol Kesehatan

Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) covid-19 Provinsi Bengkulu, mencatat sebanyak 36.374 orang warga sebagai pelanggar protokol kesehatan selama operasi yustisi

Langgar Pilkada,Walikota Sungaipenuh Divonis Rp4 Juta

Walikota Sungaipenuh Asafri Jaya Bakri (AJB) divonis denda Rp4 juta subsider dua bulan kurungan oleh PN Sungaipenuh, Jambi, Selasa (27/10), terbukti langgar pilkada

Bawaslu NTT: Jangan Politisasi Dana Covid-19

Pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan program pemerintah dalam kampanye, bakal dikenai sanksi diskualikasi atau pidana.

DPRD Dorong Kesetaraan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Perda Covid-19

DPRD DKI Jakarta melihat Raperda yang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta terkait sanksi hukum untuk pelanggar covid-19 belum memenuhi kesetaraan.

Ketua KPU Karangasem Digoyang Bawaslu

PELANGGARAN mewarnai gelaran pilkada tahun ini. Tidak hanya pasangan calon dan pendukungnya yang jadi pelaku, penyelenggara pun ikut melanggar.

856 Perusahaan di DKI Disidak, 159 Perusahaan Ditutup Sementara

Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan penutupan perusahaan dilakukan setelah pihaknya melakukan sidak pengawasan protokol kesehatan covid-19 ke 856 perusahaan Ibu Kota

Total Denda Pelanggar Protokol Covid-19 Capai Rp1,6 Miliar

Raker dengan Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Idham Azis menuturkan biaya denda administrasi yang terkumpul mencapai 1,6 miliar rupiah dari 25.484 pelanggaran yang ditindak.

Jokowi Soroti Keamanan Pemilu, Polri: Ada Gakkumdu

Menurut Polri apapun yang berkaitan dengan pelanggaran di pilkada harus melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

Politik Anggaran Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia