Ketua KPU Karangasem Digoyang Bawaslu

PELANGGARAN mewarnai gelaran pilkada tahun ini. Tidak hanya pasangan calon dan pendukungnya yang jadi pelaku, penyelenggara pun ikut melanggar.

Salah satunya, I Gede Krisna Adi Widana. Ketua Komisi Pemilihan Umum Karangasem, Bali, itu diadukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu setempat, Putu Suastrawan, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Tuduhannya, Krisna diduga memegang jabatan rangkap. Selain di KPU, ia juga masih menjabat Sekretaris Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem.

Kemarin, DKPP mengelar sidang di Kantor Bawaslu Bali. Didik Supriyanto, anggota DKPP, memimpin sidang.

Krisna menampik memegang dua jabatan dalam waktu bersamaan. “Saya sudah mundur dari kepengurusan majelis adat sejak Agustus 2017, setahun sebelum dilantik jadi Ketua KPU Karangasem.”

Soal namanya tercantum dalam kepengurusan lagi, dia mengaku tidak tahu sama sekali. “Saya kan su dah dua periode jadi komisioner KPU.”

Di Riau, Bawaslu harus bekerja keras menertibkan alat peraga kam panye karena imbauan kepada pasangan calon atau pendukungnya untuk menurunkan APK tidak digubris. “Kami menurunkan 11.890 APK, berupa spanduk dan baliho dari 9 daerah. Sempat ada pro tes dan adu argumen dari pen dukung pasangan calon, tapi ka mi tetap bertindak,” kata Ketua Bawaslu Rusidi Rusdan.

Pelanggaran terbanyak ditemukan di Pelalawan dan Rokan Hilir. Sebaliknya, APK paling sedikit disita dari Kuantan Sengingi dan Bengkalis.

Bersih-bersih di tubuh sendiri dilakukan Bawaslu Cianjur, Jawa Barat. Tiga anggota Panitia Pengawas Kecamatan Sukaluyu dipecat, karena terbukti melanggar kode etik. “Mereka melanggar prinsip mandiri dan prinsip profesiona lis me,” ujar anggota Bawaslu, Tatang Sumarna.

Ketiganya diduga mengintimidasi Camat Sukaluyu dengan tuduhan tidak netral. Mereka pun meminta uang kepada sang camat.

Sementara itu, di Bangka Tengah, Bangka Belitung, Bawaslu menggeber sosialisasi demi mencegah terjadinya pelanggaran pilkada. (RS/RK/BB/BK/RF/N-3)