Berita Terbaru Omnibus Law Hari Ini

Generasi Milenial Berpeluang Ciptakan Lapangan Kerja

Salah satu beleid yang memudahkan pelaku UMKM yang diatur UU Cipta Kerja adalah soal ditiadakannya biaya notaris untuk mendirikan perusahaan terbatas (PT).

Ada Opsi Distribusi II untuk Perbaikan UU Ciptaker

Mekanisme perbaikan salah ketik UU Ciptaker akan ditentukan melalui kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.

Substansi Sama Sekali tidak Ada Gangguan

Saya bersama tim Baleg yang membuat UU 11 Tahun 2020 ini.

Banyak Ketidakberesan di Dalam Prosesnya

Tidak hanya pada naskah, saat masih proses penyusunan juga ada banyak kesalahan, banyak hal yang dilanggar.

UU Cipta Kerja di Simpang Perbaikan

Pemerintah akan melakukan klarifi kasi ke DPR kemudian bersama-sama memperbaiki jika bentuknya kesalahan clerical.

Ombudsman Minta Presiden Evaluasi Staf Khusus Milenial

OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) mengkritisi surat perintah yang diterbitkan staf khusus (stafsus) milenial presiden, yakni Aminuddin Ma’ruf.

Stafsus Milenial Dikritik karena Surat Perintah untuk Dema PTKIN

Adrianus mengatakan hubungan Aminuddin dengan Dema PTKIN setara. Sehingga penerbitan surat perintah tidak tepat.

Perumusan Peraturan Pelaksana UU Ciptaker akan Libatkan Warga

Siapa pun bisa memberikan masukan dan usulannya dalam perumusan peraturan pelaksanaan UU Ciptaker.

Adopsi Omnibus Law, Guru Besar UPI Dorong UU Sisdiknas Direvisi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dianggap perlu direvisi dengan meniru konsep Omnibus law.  

Bijak Menyikapi UU Cipta Kerja

UNDANG-UNDANG Cipta Kerja sudah disahkan pemerintah dan DPR. Namun, protes berbagai kalangan terus berlanjut. Banyak yang menggalang petisi hingga berdemonstrasi.

Presiden Serap Aspirasi Mahasiswa Terkait UU Ciptaker

Ongky Fachrur Rozie selaku Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia mengatakan ada sejumlah hal yang dinilai perlu dikritisi terkait UU Ciptaker.

Resmi Diundangkan, UU Cipta Kerja Hadirkan Kepastian Hukum

Tidak hanya menjadi kepastian hukum, UU Cipta Kerja juga mendorong kemudahan berusaha.

Penyidik kembali Panggil Ahmad Yani setelah Dua Kali Mangkir

Awi menyebut surat pemanggilan terhadap Ahmad Yani tidak akan diperbaiki lanntaran selama ini tidak ada yang komplain.

Relawan Jokowi: Salah Ketik UU Ciptaker Kelalaian Mensesneg

Menurut Noel, kesalahan tersebut bisa berimbas kepada Jokowi. Padahal, kesalahan itu disebabkan oleh kelalaian dari Pratikno.

Salah Ketik Omnibus Law, Mensesneg juga Manusia

Organ pendukung Jokowi yang menuntut agar reshuffle itu lumrah dan biasa dalam politik.

Yusril: Kesalahan Ketik Tak Pengaruhi Norma UU Ciptaker

Lebih jauh Yusril mengatakan bahwa kesalahan pengetikan UU dalam naskah yang telah disahkan DPR beberapa kali terjadi. 

PSHK UII ungkap ketidaksinkronan dalam UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi masih mengandung permasalahan serius, jadi harus dinyatakan batal demi hukum.

Luhut: UU Cipta Kerja Meluruskan yang Belum Lurus

Selama puluhan tahun belum ada program pangan di sisi hulu yang benar-benar efektif dan berorientasi kepada rakyat.

Mensesneg Akui Ada Kesalahan Teknis di Naskah UU Cipta Kerja

Pratikno memastikan kesalahan tersebut hanya bersifat administratif dan tidak berpengaruh terhadap substansi peraturan perundangan tersebut.

Sah! Presiden Teken UU Ciptaker Setebal 1.187 Halaman

UU Cipta Kerja yang ditandatangani presiden memuat 1.187 halaman atau sesuai dengan dokumen yang sebelumnya diserahkan pihak Istana kepada sejumlah ormas

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

Politik Anggaran Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia