Adopsi Omnibus Law, Guru Besar UPI Dorong UU Sisdiknas Direvisi

GURU besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai perlu dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai wujud adaptasi terhadap perkembangan masyarakat saat yang sangat cepat. Revisi ini bisa meniru pola Omnibus law seperti yang dilakukan pada RUU Cipta Kerja.

“Adaptasi pendekatan pembelajaran, kompetensi guru, kualitas siswa, dukungan tenaga kependidikan, dan pemanfaatan infrastruktur pendidikan, serta dukungan orangtua dan masyarakat merupakan hal yang fundamental dalam menyusun RUU Sisdiknas baru dengan pola Omnibus law,” kata Cecep dalam pernyataan tertulis, Minggu (8/11).

Cecep mengatakan, pembangunan bidang pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional harus terus dilakukan dengan lebih terarah untuk menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan kompetitif.

Penyusunan peta jalan pendidikan nasional seperti yang diwacanakan Mendikbud Nadiem Makarim beberapa waktu lalu, kata Cecep, adalah kebutuhan mendesak. Namun, hal itu perlu diselaraskan dan itu bisa diakomodir dengan konsep Omnibus Law.

“Dengan pendidikan yang berkualitas akan semakin mempertegas daya saing bangsa Indonesia di tengah percaturan global saat ini,” kata Direktur CeQu Darul Hikam itu.

Untuk mulai menyusun RUU Sistem Pendidikan Nasional dengan model Omnibus Law, seru Cecep, pemerintah, legislatif, dan elemen masyarakat yang peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan, harus saling bahu membahu. Hal itu merupakan keharusan agar perubahan yang dibuat benar-benar menjadi ikhtiar bersama untuk membangun peradaban bangsa Indonesia melalui pendidikan yang berkualitas dengan berdasarkan kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

“Hal ini dilakukan dalam rangka manifestasi dari spirit bela negara yang dilakukan oleh warga negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai cita-cita bersama (common good) bangsa dan negara yang kita cintai,”tandasnya.

Untuk diketahui, Omnibus law atau undang-undang sapu jagat pada UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 berhasil mengubah dan menyelaraskan 79 Undang-Undang (UU) dan 1.244 pasal.  (H-2)