Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Penjaminan kredit modal kerja bagi korporasi padat karya non UMKM dan non BUMN itu dianggarkan sebesar Rp100 triliun hingga 2021.
Pertimbangannya ialah waktu yang dibutuhkan oleh dunia usaha untuk kembali memulai bisnisnya dan memberikan nafas lebih panjang bagi perbankan.
WACANA pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dikembalikan fungsinya ke Bank Indonesia (BI) di tengah pandemi sangat tidak efektif.
Menyoroti kinerja Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selama ini, ekonom menilai perannya sudah berjalan efektif dalam mengatasi persoalan perbankan dan variabel ekonomi.
Mereka akan terus berkomunikasi kepada setiap klien terkait pengaduan yang disampaikan dan akan menyelesaikannya dengan itikad baik
Pemegang Polisi WanaArtha mengungkapkan penyitaan rekening efek WAL merupakan tindakan semena-mena dan bertentangan dengan hukum
Berdasarkan catatan OJK, terjadi peningkatan pengajuan kredit secara daring sebesar 35%. Selain itu, 41% nasabah terpantau lebih lama mengakses fitur perbankan.
Dari pihak OJK sebagai regulator perbankan akan melakukan penataan terhadap sektor keuangan
OJK akan tetap fokus meminimalkan kegiatan-kegiatan yang bersifat mencari untung secara tidak adil (unfair).
Berdasarkan data yang dihimpun OJK, laporan keuangan perusahaan periode 2019 dalam kondisi baik. Namun, beberapa di antaranya mengalami penurunan.
Selain kinerja IHSG yang turun secara year to date, kapitalisasi pasar juga mengalami penurunan. Namun, OJK melihat indeks Indonesia di bagian regional masih di posisi atas.
Atas proses investigasi tersebut, OJK kemudian memutuskan untuk membebastugaskan yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran tata tertib dan disiplin pegawai.
DIW diduga tidak memasukkan lima sampling debitur dalam Matriks Konfirmasi Pemeriksaan Bank Bukopin Kantor Cabang Surabaya pada 31 Desember 2018 dan terima suap Rp7,45 miliar.
Alasan keberatan atas pemblokiran tersebut karena perusahaan tidak memiliki hubungan apapun dengan Pihak PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Pemerintah saat ini tengah fokus menangani pandemi covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional, jadi tidak ada informasi substansial terkait peleburan OJK dengan BI
Jumlah tersebut sekitar 36,65% dari total iklan penyedia jasa keuangan pada semester I 2020, yakni 5.238 iklan. OJK juga menerima banyak aduan terkait asuransi yang disengketakan.
Badan atau lembaga yang dibubarkan itu antara lain Komisi Usia Lanjut, Badan Akreditasi Olahraga, dan Badan Restorasi Gambut (BRG).
Fakhri merupakan pejabat pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diduga terlibat penyelewengan di tubuh Asuransi Jiwasraya.
Keberadaan OJK di bawah Undang-Undang menjadi salah satu alasan kuat lembaga tersebut tidak akan dibubarkan
Berdasarkan data yang disampaikan OJK per Mei sebanyak 2.500 fintech ilegal beroperasi mencari mangsa.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved