Kantor Cabang OJK di Daerah Harus Mampu Gerakkan Perekonomian

KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meminta agar keberadaan OJK di berbagai daerah tidak hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap industri jasa keuangan, tetapi juga harus mampu berkontribusi untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

"Keberadaan kantor OJK di daerah juga harus bisa berperan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan edukasi keuangan bagi berbagai lapisan masyarakat, membuka akses keuangan yang selebar-lebarnya serta melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai produk investasi/keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat," ungkapnya dalam acara peresmian gedung baru Kantor OJK di Yogyakarta yang juga dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Senin (24/8).

Lebih lanjut, menurut Wimboh di masa pandemi ini, keberadaan kantor OJK di daerah juga harus mampu menggerakkan sektor usaha, khususnya segmen UMKM, dengan menindaklanjuti penerapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah dirilis oleh OJK Bersama dengan Pemerintah dan otoritas lainnya.

Pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan di DIY, tercatat untuk perbankan sampai 5 Agustus 2020 sudah mencapai Rp11,9 triliun dan menjangkau 142,3 ribu debitur di 42 bank umum dan 63 BPR/S. Sementara restrukturisasi pembiayaan di Perusahaan Pembiayaan atau multifinance hingga 31 Juli 2020 sudah mencapai Rp2,4 triliun dari 71,3 ribu debitur dari 71 perusahaan.

"Restrukturisasi kredit bank umum di DIY 95% diterima oleh sektor UMKM yang bergerak di sektor perdagangan besar dan eceran, jasa, industri pengolahan, pertanian serta penyediaan akomodasi dan makan minum," sambung Wimboh.

Baca juga: OJK: Pembiayaan Fintech P2P Sentuh Rp113,46 triliun

Menurut Wimboh, kantor OJK di daerah juga turut memantau pelaksanaan kebijakan penempatan uang Negara di perbankan untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat, seperti yang diterima BPD DIY yang memperoleh alokasi sebesar Rp1 triliun.

Upaya mendorong perekonomian daerah melalui peningkatan akses keuangan masyarakat kecil juga terus dilakukan OJK, misalnya dengan menginisiasi beberapa program strategis dalam menyediakan pembiayaan dan pendampingan bagi masyarakat dan usaha mikro kecil, seperti Bank Wakaf Mikro, KUR Klaster, Program JARING, dan memfasilitasi pendirian BUMDES/BUMADES.

OJK juga mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), untuk terus berperan lebih aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan membuka akses keuangan masyarakat.

"Kantor OJK DIY memiliki peran strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah yang mempunyai potensi ekonomi cukup besar terutama pada industri pengolahan, pertanian, informasi dan komunikasi, konstruksi, pendidikan dan pariwisata," ujarnya.

Kantor OJK DIY bertugas mengawasi 1 Kantor Pusat Bank Umum yaitu PT BPD DIY, 63 Kantor Pusat BPR/Syariah, serta tiga LKM Konvensional dan 3 LKM Syariah dengan program BWM.

Jaringan kantor perbankan, industri keuangan non bank (IKNB) dan pasar modal yang tersebar di wilayah DIY terdiri dari 59 Kantor Cabang Bank Umum/Syariah, tujuh kantor pusat Dana Pensiun, satu kantor pusat Modal Ventura, tiga pergadaian swasta, satu kantor pusat Fintech Lending, 92 perusahaan pembiayaan, sembilan kantor asuransi jiwa, 20 asuransi umum, dua asuransi sosial, dua asuransi wajib, 20 kantor cabang modal ventura  dan 12 kantor cabang PT Pegadaian.

Selain itu juga terdapat 49 agen penjual efek reksa dana, 17 kantor sekuritas dan satu perusahaan equity crowd funding.

"Sampai Juni 2020, aset perbankan di DIY tumbuh 5,53% (yoy), dengan Dana Pihak Ketiga tumbuh 6,7% (yoy) dan kredit tumbuh 2,26% (yoy). Sementara kredit untuk UMKM tumbuh 3,44% (yoy)," pungkas Wimboh. (A-2)