Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa penempatan dana pemerintah di Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) saat ini sudah mencapai Rp79,7 triliun kepada 95.0134 debitur atau 265,7% dari total penempatan dana sebesar Rp30 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Heru Kristiyana, menegaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bank Himbara merencanakan untuk menyalurkan penempatan dana ini sebanyak 4 kali lipat.
"Seperti kita ketahui, alokasi dana sesuai PMK 70/2020 adalah totalnya untuk 4 bank BUMN Rp30 triliun. Rencana distribusinya, menurut laporan dari bank (Himbara) ialah Rp120,9 triliun. Artinya mereka akan 4 kali me-leverage dana yang disampaikan pemerintah dari rencana awal 3 kali," ungkapnya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI, Senin (24/8).
Baca juga: Menkeu: Realisasi Program PEN Sudah Rp174,7 Triliun
Lebih lanjut, Heru menambahkan bahwa dari rencana Rp120,9 triliun tersebut, Himbara sudah mendapatkan rasio realisasi terhadap distribusi penempatan dana pemerintah sebesar 65,9%.
"Kami ikut memantau dan mengawasi perkembangannya supaya dana ini terus dilakukan penyaluran yang baik dengan tata kelola yang baik pula," pungkas Heru. (A-2)
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan investor.
Penguatan ini terjadi setelah saham REAL sempat terkoreksi menyusul sanksi administratif yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Presiden Prabowo sangat marah atas gejolak IHSG setelah MSCI membekukan kenaikan bobot saham Indonesia. Pemerintah bertekad jaga kredibilitas pasar modal.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2). Ini syaratnya!
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2). Panitia seleksi (pansel) memastikan proses seleksi bebas dari nepotisme.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved