Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa penempatan dana pemerintah di Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) saat ini sudah mencapai Rp79,7 triliun kepada 95.0134 debitur atau 265,7% dari total penempatan dana sebesar Rp30 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Heru Kristiyana, menegaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bank Himbara merencanakan untuk menyalurkan penempatan dana ini sebanyak 4 kali lipat.
"Seperti kita ketahui, alokasi dana sesuai PMK 70/2020 adalah totalnya untuk 4 bank BUMN Rp30 triliun. Rencana distribusinya, menurut laporan dari bank (Himbara) ialah Rp120,9 triliun. Artinya mereka akan 4 kali me-leverage dana yang disampaikan pemerintah dari rencana awal 3 kali," ungkapnya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI, Senin (24/8).
Baca juga: Menkeu: Realisasi Program PEN Sudah Rp174,7 Triliun
Lebih lanjut, Heru menambahkan bahwa dari rencana Rp120,9 triliun tersebut, Himbara sudah mendapatkan rasio realisasi terhadap distribusi penempatan dana pemerintah sebesar 65,9%.
"Kami ikut memantau dan mengawasi perkembangannya supaya dana ini terus dilakukan penyaluran yang baik dengan tata kelola yang baik pula," pungkas Heru. (A-2)
INDUSTRI fintech lending atau pinjaman daring (pindar) di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun
OJK meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penegakan hukum dan sinergi lintas pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.
Mahkamah Agung resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Simak daftar lengkap nama pejabat baru OJK
OJK mencatat ketahanan permodalan berada pada level yang sangat kuat, memberikan ruang ekspansi sekaligus bantalan risiko yang memadai
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
OJK mencatat ketahanan permodalan berada pada level yang sangat kuat, memberikan ruang ekspansi sekaligus bantalan risiko yang memadai
Pentingnya penerapan prinsip pengenalan nasabah yang mendalam.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan kinerja intermediasi perbankan tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga.
Bank Mandiri menilai perpanjangan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) oleh Kementerian Keuangan dapat memperkuat likuiditas perbankan.
Di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif, program loyalitas menjadi salah satu strategi utama untuk mempertahankan dana pihak ketiga.
Meningkatnya ancaman kejahatan daring seperti phishing, social engineering, dan serangan siber lainnya mendorong perusahaan perbankan untuk terus memperkuat sistem keamanannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved