Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Terkait keputusan Menkumham Yasonna H Laoly yang menolak kepengurusan Demokrat Moeldoko, kata dia, pihaknya akan menempuh jalur hukum ke pengadilan.
Masih ada waktu cukup banyak bagi Moeldoko untuk membuat partai guna memuluskan kepentingannya di Pemilu 2024
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengucapkan terima kasih dan penghargaan pada Presiden Joko Widodo yang sudah memegang janjinya.
Pihaknya tidak mempersoalkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Menkumham menyebut pemerintah tidak berwenang untuk menilai AD/ART Partai Demokrat 2020, yang dipersoalkan kubu Meoldoko dalam pengajuan pengesahan hasil KLB.
Menurut AHY, keputusan pemerintah merupakan penegasan terhadap legalitas dan konstitusionalitas Partai Demokrat.
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan dengan hasil itu kisruh di Partai Demokrat selesai bukan lagi menjadi urusan pemerintah.
KEMENKUMHAM menolak pendaftaran hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum.
“Jelas itu fitnah, itu agenda untuk merusak partai, untuk merusak nama baik pak SBY. Saya tahu persis itu."
Moeldoko menyatakan pilihannya saat ini merupakan hak politiknya sebagai seorang sipil. Dia mengaku akan terus konsisten menjaga demokrasi.
Baik Moeldoko dan Petruk keduanya sama-sama ingin menjadi pemimpin hanya demi tahta dan harta.
AHY menegaskan kumpulan orang-orang yang hadir dalam kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang tidak lebih dari orang-orang yang melawan hukum.
Pernyataan AHY itu merespons Moeldoko yang menyebut ada pertarungan ideologis di Demokrat menjelang 2024.
Moeldoko harus didukung agar Partai Demokrat terhindar dari pengaruh-pengaruh radikal yang akan membahayakan.
Moeldoko menyebut keputusannya menjadi Ketum Demokrat versi KLB atas otoritasnya secara pribadi. Dia mengaku tak ingin membebani Presiden Joko Widodo terkait kisruh tersebut.
"Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara," jelas Moeldoko.
Dia berharap, para alumnus turut mengambil peran strategis di manapun berada. Begitu juga seluruh dosen maupun pimpinan UT harus memikirkan apa yang dapat diberikan untuk bangsa.
PARTAI Demokrat KLB Moeldoko dinilai sibuk melakukan pencitraan. Daripada citra yang dibangun tidak sesuai fakta, kubu AHY meminta mereka bertobat.
DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko akan mampu merangkul lebih banyak partai kader Partai Demokrat, sekalipun yang sudah bergabung dengan partai lain untuk kembali hijrah.
Partai Demokrat versi KLB diketahui menggelar konferensi pers di Komplek Hambalang, Bogor. Namun, Moeldoko sebagai Ketua Umum, malah absen dari agenda tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved