Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
"Mereka (KPK) kan punya pertimbangan. Istana sudah jelas suaranya presiden," ungkapnya.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan pemerintah memiliki kewenangan tertentu dalam polemik itu tapi tak seluruhnya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara disudahi.
Moeldoko menyebut Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus kepada anak-anak Indonesia
Penggugat meminta majelis hakim menyatakan dan menetapkan para tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk melaksanakan aktivitas apapun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat.
Moeldoko menekankan bahwa persoalan HAM tidak bisa diatasi sendiri oleh pemerintah atau lembaga tertentu saja.
Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw mengakui bahwa selama ini tatanan sinergitas antarinstansi di lapangan belum padu.
Saat menjabat Wakil Gubernur Lemhanas, Moeldoko sudah membangun dan mengembangkan bus listrik
Mantan panglima TNI itu juga tidak memberi komentar terkait dirinya yang diprediksi akan dicopot dari jabatan pembantu presiden.
Hoaks ini dikatakan oleh Isnaini cenderung mirip dengan upaya Menteri Penerangan Publik dan Propaganda Nazi di era Perang Dunia II.
Djayadi Hanan memprediksi dua penyebab pergantian kabinet, salah satunya terkait dengan manuver KSP Moeldoko
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi sosok teratas yang layak direshuffle, sebab tidak fokus membantu presiden. Moeldoko malah sibuk menjalankan agenda politiknya sendiri.
“Siapapun yang masih nekat korupsi, pasti akan disikat tanpa pandang bulu,” ujar Moeldoko
Dia pun menegaskan komitmen Presiden Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab, sistem pencegahan korupsi yang dibangun pemerintah semakin baik.
SAAT ini kubu Moeldoko sedang melakukan upaya hukum di pengadilan pasca tidak disahkan KLB partai Demokrat Deli Serdang.
SBY dinilai secara diam-diam berusaha untuk memiliki Partai Demokrat atas nama pribadi. Pendaftaran merek Demokrat pun ada dalam situs resmi DJKN Kemenkumham.
ELEMEN pendukung Jokowi, Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) meminta semua pihak agar pemerintahan Jokowi jangan diganggu dengan isu sepela.
Kubu Moeldoko berencana menempuh jalur hukum setelah legalitasnya kandas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak pengajuan pengesahan KLB Partai Demokrat. Pengajuan itu dinilai tidak sesuai ketentuan.
Menurut Herzaky, kubu Moeldoko harus meminta maaf kepada Presiden Jokowi karena dianggap bolak-balik membawa nama presiden dalam berbagai kesempatan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved