Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko meminta polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang merupakan syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) disudahi.
Kepala negara pun sudah buka suara dan meminta pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk merumuskan kebijakan terbaik dalam proses alih status.
"Jadi sebaiknya kita sudahi energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK. Perlu sikap bijak dari semua pihak untuk menyikapi situasi ini. Kita tahu bahwa ini semua sudah final. KPK harus terus diperkuat oleh kita semua. Kita beri kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri," ujar Moeldoko di kantornya, Jakarta, Rabu (26/5).
Ia sendiri berpandangan bahwa TWK sangat penting demi memastikan lembaga antirasuah memiliki pasukan terbaik, yang berintegritas dan berjiwa merah putih.
Baca juga : BKN Tuding Ada PNS Fiktif karena Instansi Malas Perbarui Dokumen
Tes tersebut sangat dibutuhkan untuk menguatkan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintah.
Lagi pula, lanjut dia, TWK tidak hanya diterapkan untuk perekrutan di KPK saja tetapi juga di semua lembaga negara serta BUMN.
“Tidak hanya di KPK saja. Ini sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk juga di kalangan BUMN. Bahkan di BPIP juga ada. Begitu tes, ada yang dinyatakan tidak lulus, kenapa itu tidak ribut. Tapi kenapa di KPK begitu ribut,” jelas mantan panglima TNI itu.
Ke depannya, Moeldoko berharap mekanisme TWK dapat disusun lebih baik sehingga tidak menimbulkan perdebatan.
Kantor Staf Presiden merekomendasikan penyusunan materi tes juga melibatkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebhinnekaan.
“Wawasan kebangsaan memang harus diperkuat dari waktu ke waktu, persoalan wawasan kebangsaan itu bisa naik turun karena memang ancamannya juga semakin keras. Untuk itu penguatan sungguh sangat diperlukan," pungkasnya. (OL-2)
Amien megaskan pendekatan tersebut berisiko menimbulkan ketakutan dan kehati-hatian berlebihan di kalangan pengambil keputusan serta menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
OTT ini terjadi pada Kamis, 5 Februari 2026, malam. KPK menyita ratusan juta atas penangkapan ini.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Harta Rini Soemarno tercatat sebesar Rp128,9 miliar.
Moeldoko menuturkan bahwa film Dilanjutkan Salah, Disudahi Perih juga menunjukkan pentingnya keberanian dalam memilih.
Harapan sekaligus pernyataan ini mempertegas pandangan bahwa film Indonesia tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana hiburan semata. Namun, bisa lebih dari itu.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan bahwa penyalahgunaan kekusaan merupakan dosa besar. Itu disampaikan menyinggung oknum penguasa.
Kantor Staf Presiden melalui Indonesia Future Network mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas krisis energi dan iklim.
Tidak ada cara-cara instan dalam membina atlet. Karena itu, harus ada keberlanjutan pembinaan yang menyeluruh dan usaha-usaha yang gigih dari seluruh pihak.
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved