Rabu 26 Mei 2021, 12:59 WIB

Moeldoko: Sudahi Polemik TWK di KPK

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Moeldoko: Sudahi Polemik TWK di KPK

Antara
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

 

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko meminta polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang merupakan syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) disudahi.

Kepala negara pun sudah buka suara dan meminta pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk merumuskan kebijakan terbaik dalam proses alih status.

"Jadi sebaiknya kita sudahi energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK. Perlu sikap bijak dari semua pihak untuk menyikapi situasi ini. Kita tahu bahwa ini semua sudah final. KPK harus terus diperkuat oleh kita semua. Kita beri kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri," ujar Moeldoko di kantornya, Jakarta, Rabu (26/5).

Ia sendiri berpandangan bahwa TWK sangat penting demi memastikan lembaga antirasuah memiliki pasukan terbaik, yang berintegritas dan berjiwa merah putih.

Baca juga : BKN Tuding Ada PNS Fiktif karena Instansi Malas Perbarui Dokumen

Tes tersebut sangat dibutuhkan untuk menguatkan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintah.

Lagi pula, lanjut dia, TWK tidak hanya diterapkan untuk perekrutan di KPK saja tetapi juga di semua lembaga negara serta BUMN.

“Tidak hanya di KPK saja. Ini sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk juga di kalangan BUMN. Bahkan di BPIP juga ada. Begitu tes, ada yang dinyatakan tidak lulus, kenapa itu tidak ribut. Tapi kenapa di KPK begitu ribut,” jelas mantan panglima TNI itu.

Ke depannya, Moeldoko berharap mekanisme TWK dapat disusun lebih baik sehingga tidak menimbulkan perdebatan.

Kantor Staf Presiden merekomendasikan penyusunan materi tes juga melibatkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebhinnekaan.

“Wawasan kebangsaan memang harus diperkuat dari waktu ke waktu, persoalan wawasan kebangsaan itu bisa naik turun karena memang ancamannya juga semakin keras. Untuk itu penguatan sungguh sangat diperlukan," pungkasnya. (OL-2)

 

Baca Juga

MI/Tri Subarkah

Kejagung Fasilitasi Penyidikan Kasus Masjid Alex Noerdin

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 23 September 2021, 11:10 WIB
Alex yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sumsel selama dua periode itu diketahui menjadi tersangka untuk dua kasus yakni korupsu...
DOK DPR RI

Tertib dan Teratur, Komisi II Apresiasi SKD CASN 2021 Selama Pandemi Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 23 September 2021, 09:48 WIB
Anggota Fraksi Nasional Demokrat DPR RI itu turut ingin memastikan bahwa seleksi CASN ini berjalan dengan transparan, objektif, dan...
Antara

DPO Terpidana Bendahara DPRD Kota Tuai Ditangkap Kejaksaan di Depok

👤Kisar Rajagukguk 🕔Kamis 23 September 2021, 09:45 WIB
TIM gabungan Kejaksaan Negeri Kota Depok dan Kejaksaan Agung menangkap Ade Choiwutun, bendahara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Sarjana di Tengah Era Disrupsi

Toga kesarjanaan sebagai simbol bahwa seseorang memiliki gelar akademik yang tinggi akan menjadi sia-sia jika tidak bermanfaat bagi diri dan orang banyak di era yang cepat berubah ini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya