Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rancangan APBN Tahun 2025.
Meski tidak mengetahui secara rinci besaran anggaran tersebut, Moeldoko memastikan bahwa pembangunan IKN sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
"Itu sudah masuk dalam RPJP, hanya besarannya nanti yang pasti disesuaikan, tapi bahwasanya itu dalam dokumen strategis negara, sudah ada itu IKN," kata Moeldoko saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini.
Baca juga : Lahan Terdampak Pembangunan IKN Ditangani Tim Terpadu
Moeldoko menjelaskan bahwa pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang akan melakukan perhitungan kemampuan APBN untuk pembangunan IKN.
Menurut Mantan Panglima TNI itu, realisasi pembangunan IKN dan program lainnya ditentukan oleh pemerintahan selanjutnya, yang salah satunya dilihat dari porsi kebutuhan dan prioritas.
"Aku tidak tahu persis besarannya ya, tapi alokasi itu sudah ada. Semuanya tergantung dari pemerintahan yang baru akan melihat prioritasnya. Kalau ditanya sekarang gimana besarannya itu bisa azas fleksibility, melihat kebutuhan dan prioritasnya," kata Moeldoko.
Baca juga : Prabowo Pastikan Hadir Sidang Kabinet di IKN
Saat ditanya soal kelanjutan IKN, Moeldoko menjawab bahwa pemerintahan Prabowo Subianto memiliki transisi yang sejalan (in line) dengan pemerintahan saat ini
Oleh karena itu, Moeldoko menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang kelanjutan program pembangunan IKN pada masa pemerintahan selanjutnya.
"Sesuatu yang in line antara pemerintahan yang sekarang ini dengan yang akan datang, sehingga apa? Tidak perlu dikhawatirkan," kata Moeldoko.(Ant/P-2)
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved