Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Kepegawaian Negara (BKN) mengamini ada 97.000 pegawai negeri sipil (PNS) fiktif pada 2014. BKN menyebut data itu bisa ada karena instansi yang bersangkutan malah perbarui dokumen.
"Kami sudah ingatkan ke instansi bahwa ada data sekian ini instansi harusnya mereka harus menelusuri PNS-PNS yang ada di bawah kendali," kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono di kantornya di Jakarta, Selasa (25/5).
Paryono mengatakan kesalahan awal memang ada di pegawainya. Namun, instansi harusnya menegur pegawai yang belum melakukan pembaruan data.
Baca juga: Fraksi PKB Menilai APBN 2022 Masih Dibayangi Ketidakpastian
Selain itu, instansi harusnya tahu jika ada pegawai yang belum memperbarui data. Pasalnya, penyerahan data dilakukan secara kolektif dari instansi ke BKN. Data yang diserahkan ke BKN dengan total pegawai suatu instansi pasti ketauan jika tidak sama.
BKN mengamini para pegawai fiktif itu tetap terima gaji. Namun, kesalahan itu bukan dari BKN.
"Untuk pembayaran gaji dan sebagainya itu ada di instansi masing-masing," ujar Paryono. (OL-1)
Banyak ASN yang masih bingung mengenai "cara install" dan "daftar".
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Fitur ini wajib diaktifkan agar ASN dapat mengakses layanan vital seperti e-Kinerja, MyASN, hingga pengurusan kenaikan pangkat.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Ia mengungkapkan bahwa banyak ASN yang masih dibebani cicilan hingga menjelang pensiun.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali melakukan penyesuaian jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi peserta PPPK Paruh Waktu 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved