Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KUBU Moeldoko mengecam langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mendaftarkan merek Partai Demokrat serta benderanya atas nama pribadi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKN) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).
Juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, menuding adanya upaya SBY untuk menguasai partai secara pribadi.
"DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko mendapat surat terbuka dari pendiri Partai Demokrat, bahwa SBY secara diam-diam berusaha dengan berbagai cara untuk memiliki Partai Demokrat atas nama pribadinya," ujar Rahmad, Minggu (11/4).
Baca juga: Ini Pesan Buya Syafii Maarif Untuk AHY
"Ini memperkuat dugaan kami bahwa SBY secara diam-diam ingin merampas kepemilikan Partai Demokrat, menjadi properti milik pribadinya," imbuhnya.
Menurut Rahmad, Partai Demokrat didirikan oleh 99 orang pada 2001. Serta, memiliki akta pendirian yang dicatatkan di notaris sebagai dokumen resmi negara.
Nama Partai Demokrat sejatinya milik Partai Demokrat, yang akan diwariskan turun temurun kepada generasi penerus di dalam partai. Kubu Moeldoko pun mengecam langkah SBY tersebut.
Baca juga: Moeldoko Absen di Konferensi Pers, Demokrat KLB: Sibuk Urus Negara
"Kami bersama para pendiri partai dan rakyat yang mendukung Partai Demokrat, mengutuk keras upaya diam-diam SBY yang mengabaikan nilai moral, etika dan integritas. Tidak semestinya nama dan logo atau bendera Partai Demokrat didaftarkan menjadi properti milik pribadi," pungkas Rahmad.
Dokumen permohonan SBY itu juga diunggah dalam situs resmi DJKN Kemenkumham. Permohonan bernomor JID2021019259 itu tercantum pada 18 Maret 2021. Dalam permohonan tersebut, didaftarkan organisasi pertemuan politik dengan pemilik SBY yang beralamat di Puri Cikeas Indah, Jawa Barat.(OL-11)
SBY mengungkapkan, lukisan tersebut menggambarkan dua sisi kehidupan dunia saat ini yakni kekerasan akibat perang dan pentingnya berdamai dengan alam.
SBY mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk tidak diam dalam menyikapi permasalahan lingkungan.
Meskipun tantangan terbesar berada di kawasan Afrika, kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia tidak boleh lengah.
Presiden RI ke-6 itu juga menyoroti wilayah Papua yang masih menyumbang 93% dari beban malaria nasional, dan menekankan pentingnya komitmen lintas pemerintahan.
SBY menyoroti, konflik dan peperangan geopolitik yang terus berlangsung.
Menurut dia, hal tersebut tindakan luar biasa yang patut diapresiasi.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan bahwa penyalahgunaan kekusaan merupakan dosa besar. Itu disampaikan menyinggung oknum penguasa.
Kantor Staf Presiden melalui Indonesia Future Network mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas krisis energi dan iklim.
Tidak ada cara-cara instan dalam membina atlet. Karena itu, harus ada keberlanjutan pembinaan yang menyeluruh dan usaha-usaha yang gigih dari seluruh pihak.
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menolak menanggapi perihal disebutnya nama puteri dan menantu Jokowi di persidangan kasus tambang.
Moeldoko memastikan bahwa pembangunan IKN sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved