Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KUBU Moeldoko mengecam langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mendaftarkan merek Partai Demokrat serta benderanya atas nama pribadi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKN) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).
Juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, menuding adanya upaya SBY untuk menguasai partai secara pribadi.
"DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko mendapat surat terbuka dari pendiri Partai Demokrat, bahwa SBY secara diam-diam berusaha dengan berbagai cara untuk memiliki Partai Demokrat atas nama pribadinya," ujar Rahmad, Minggu (11/4).
Baca juga: Ini Pesan Buya Syafii Maarif Untuk AHY
"Ini memperkuat dugaan kami bahwa SBY secara diam-diam ingin merampas kepemilikan Partai Demokrat, menjadi properti milik pribadinya," imbuhnya.
Menurut Rahmad, Partai Demokrat didirikan oleh 99 orang pada 2001. Serta, memiliki akta pendirian yang dicatatkan di notaris sebagai dokumen resmi negara.
Nama Partai Demokrat sejatinya milik Partai Demokrat, yang akan diwariskan turun temurun kepada generasi penerus di dalam partai. Kubu Moeldoko pun mengecam langkah SBY tersebut.
Baca juga: Moeldoko Absen di Konferensi Pers, Demokrat KLB: Sibuk Urus Negara
"Kami bersama para pendiri partai dan rakyat yang mendukung Partai Demokrat, mengutuk keras upaya diam-diam SBY yang mengabaikan nilai moral, etika dan integritas. Tidak semestinya nama dan logo atau bendera Partai Demokrat didaftarkan menjadi properti milik pribadi," pungkas Rahmad.
Dokumen permohonan SBY itu juga diunggah dalam situs resmi DJKN Kemenkumham. Permohonan bernomor JID2021019259 itu tercantum pada 18 Maret 2021. Dalam permohonan tersebut, didaftarkan organisasi pertemuan politik dengan pemilik SBY yang beralamat di Puri Cikeas Indah, Jawa Barat.(OL-11)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Moeldoko menuturkan bahwa film Dilanjutkan Salah, Disudahi Perih juga menunjukkan pentingnya keberanian dalam memilih.
Harapan sekaligus pernyataan ini mempertegas pandangan bahwa film Indonesia tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana hiburan semata. Namun, bisa lebih dari itu.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan bahwa penyalahgunaan kekusaan merupakan dosa besar. Itu disampaikan menyinggung oknum penguasa.
Kantor Staf Presiden melalui Indonesia Future Network mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas krisis energi dan iklim.
Tidak ada cara-cara instan dalam membina atlet. Karena itu, harus ada keberlanjutan pembinaan yang menyeluruh dan usaha-usaha yang gigih dari seluruh pihak.
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved