Minggu 11 April 2021, 16:15 WIB

SBY Daftarkan Demokrat Atas Nama Pribadi, Kubu Moeldoko Protes

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
SBY Daftarkan Demokrat Atas Nama Pribadi, Kubu Moeldoko Protes

Antara
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan keterangan pers.

 

KUBU Moeldoko mengecam langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mendaftarkan merek Partai Demokrat serta benderanya atas nama pribadi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKN) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

Juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, menuding adanya upaya SBY untuk menguasai partai secara pribadi.

"DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko mendapat surat terbuka dari pendiri Partai Demokrat, bahwa SBY secara diam-diam berusaha dengan berbagai cara untuk memiliki Partai Demokrat atas nama pribadinya," ujar Rahmad, Minggu (11/4).

Baca juga: Ini Pesan Buya Syafii Maarif Untuk AHY

"Ini memperkuat dugaan kami bahwa SBY secara diam-diam ingin merampas kepemilikan Partai Demokrat, menjadi properti milik pribadinya," imbuhnya.

Menurut Rahmad, Partai Demokrat didirikan oleh 99 orang pada 2001. Serta, memiliki akta pendirian yang dicatatkan di notaris sebagai dokumen resmi negara.

Nama Partai Demokrat sejatinya milik Partai Demokrat, yang akan diwariskan turun temurun kepada generasi penerus di dalam partai. Kubu Moeldoko pun mengecam langkah SBY tersebut.

Baca juga: Moeldoko Absen di Konferensi Pers, Demokrat KLB: Sibuk Urus Negara

"Kami bersama para pendiri partai dan rakyat yang mendukung Partai Demokrat, mengutuk keras upaya diam-diam SBY yang mengabaikan nilai moral, etika dan integritas. Tidak semestinya nama dan logo atau bendera Partai Demokrat didaftarkan menjadi properti milik pribadi," pungkas Rahmad.

Dokumen permohonan SBY itu juga diunggah dalam situs resmi DJKN Kemenkumham. Permohonan bernomor JID2021019259 itu tercantum pada 18 Maret 2021. Dalam permohonan tersebut, didaftarkan organisasi pertemuan politik dengan pemilik SBY yang beralamat di Puri Cikeas Indah, Jawa Barat.(OL-11)
 

 

 

Baca Juga

ANTARA

Perbaikan UU Cipta Kerja Jangan Hanya Formalitas

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 08 Desember 2021, 16:05 WIB
MK dalam putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2021 memerintahkan pembuat UU memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu dua...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

PPP Setujui Draf RUU TPKS asalkan Tidak Legalkan Seks Bebas dan LGBT

👤Putra Ananda 🕔Rabu 08 Desember 2021, 15:57 WIB
Dalam pandagannya, PPP juga menginginkan ada pengaturan tentang jenis-jenis tindak pidana seksual yang dilakukan sebelum atau di luar...
MI/Susanto

Baleg Gelar Pleno untuk Ambil Keputusan RUU TPKS

👤Mediaindonesia 🕔Rabu 08 Desember 2021, 15:52 WIB
Pengambilan keputusan tersebut untuk menentukan RUU TPKS menjadi usul inisiatif...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya