Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan reshuffle kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat bisa disebabkan karena dua faktor. Pertama, lemahnya perhitungan manuver Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam kisruh partai Demokrat yang kemudian menimbulkan penilaian negatif terhadap Presiden Joko Widodo.
"Dari sisi politik saya kira ada dua hal yang pertama kasus Moeldoko dengan SK Menkumham yang menunjukan kurang akurat kalkulasi (Moeldoko). Jadi menimbulkan penilaian negatif terhadap presiden. Karena sulit menolak jika presiden tidak tahu tentang hal itu," kata Djayadi saat dihubungi, Rabu (14/4).
Kedua, sikap tegas kepada orang dekat presiden tersebut sekaligus menjadi pesan kepada kabinet yang sudah melakukan kerja politik sejak awal.
"Sikap tegas ini bisa mengirim pesan kepada kabinet yang sudah melakukan kerja-kerja politik. Untuk fokus pada kerja yang sekarang," imbuhnya.
Baca juga: Pengamat: Moeldoko Paling Laik Direshuffle
Di luar kedua faktor tersebut, Djayadi tidak melihat penyebab lain dari sisi dukungan politik terhadap kabinet.
"Tidak ada alasan politik untuk menghukum parpol, misalnya. Dukungan politik solid. Stabilitas politik juga stabil menurut saya," ungkapnya.
Dia menilai peleburan dua kementerian merupakan langkah efisiensi yang sejak awal disuarakan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak awal terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan di Kemenristek.
"Sejak awal presiden maunya efisiensi dan kalau pergantian menteri ini melebar ke mana-mana (menteri parpol) maka harus ada penilaian kinerja," tukasnya.(OL-5)
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada reshuffle kabinet di istana, hari ini (28/1).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan istana belum membahas soal adanya isu reshuffle kabinet. melainkan pelantikan dewan energi nasional
KEPALA Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menuturkan apabila reshuffle kabinet Merah Putih merupakan hal wajar. Sebab, saat ini jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong
SEKRETARIS Negara Prasetyo Hadi membantah adanya isu perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya, makna reshuffle yang beredar luas di publik tidak benar.
Isu perombakan kabinet kembali menguat seiring santernya kabar nama Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Budi Djiwandono, yang disebut-sebut berpeluang masuk ke jajaran eksekutif
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dari sektor ekonomi, beberapa capaian mendapat apresiasi. Namun sejumlah catatan juga dinilai masih berantakan.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved