Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Pengamat : Waspadai Sebaran Hoaks soal Partai Demokrat

Putra Ananda
14/4/2021 23:32
Pengamat : Waspadai Sebaran Hoaks soal Partai Demokrat
Simpatisan membentuk logo partai demokrat(MI/Susanto)

PEMERINTAH melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) secara resmi telah menolak legalitas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Namun, penolakan pemerintah terhadap hasil KLB Demokat di Deli Serdang, Medan, Provinsi Suamtera Utara nyatanya tidak serta merta mematikan upaya aktor kunci penggagas KLB untuk kembali merebut Demokrat. 

Pengamat Politik M Isnaini mengatakan persaingan untuk memperebutkan Demokrat diprediksi akan bergeser ke ranah media. Baik itu media sosial maupun media massa yang diprediksi akan banyak dilakukan oleh kubu Moeldoko. 

Isnaini menuturkan, bukan tidak mungkin akan tersebar informasi hoaks yang cukup masif yang akan dilakukan oleh kubu Moeldoko sebagai upayanya dalam merebut Demokrat. Hoaks ini dikatakan oleh Isnaini cenderung mirip dengan upaya Menteri Penerangan Publik dan Propaganda Nazi di era Perang Dunia II. 

"Kala itu Goebbels, sosok pertama kali secara sistematis melakukan praktik manipulasi kebohongan dalam dunia modern sebagai salah satu strategi peperangan," ujarnya. 

Lebih rinci Isnaini menjelaskan Goebbels menyebarluaskan berita bohong melalui media massa sebanyak dan sesering mungkin. Hal tersebut terus menerus dilakukan hingga kebohongan itu dianggap sebagai suatu kebenaran.

Baca juga : Pengamat: Moeldoko Paling Laik Direshuffle

"Goebbels juga menciptakan praktek komunikasi sesat yang digunakan oleh banyak orang saat ini dengan lebih dahsyat, karena menggunakan platform dunia digital," ungkapnya. 

Hoaks yang harus dilawan itu urai Isnaini antara lain; pertama, kubu Moeldoko mengatakan bahwa penolakan oleh Kemenkumham adalah upaya pemerintah melempar persoalan ke Pengadilan, supaya kubu Moeldoko bisa memenangkannya di Pengadilan. 

“Ini pemikiran sesat,” Kata Isnaini.

Menurut Isnaini, pernyataan ini sama saja dengan menganggap Pemerintah tidak bekerja maksimal. Padahal menurutnya pemerintah sudah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya berdasarkan data dan fakta. 

“Kita perlu lawan Hoaks itu untuk menyehatkan jiwa masyarakat agar tidak mudah ditipu seperti para penjahat menipu masyarakat dalam kasus asuransi Jiwasraya yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah,” kata Isnaini. (OL-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya