Rabu 14 April 2021, 23:32 WIB

Pengamat : Waspadai Sebaran Hoaks soal Partai Demokrat

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Pengamat : Waspadai Sebaran Hoaks soal Partai Demokrat

MI/Susanto
Simpatisan membentuk logo partai demokrat

 

PEMERINTAH melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) secara resmi telah menolak legalitas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Namun, penolakan pemerintah terhadap hasil KLB Demokat di Deli Serdang, Medan, Provinsi Suamtera Utara nyatanya tidak serta merta mematikan upaya aktor kunci penggagas KLB untuk kembali merebut Demokrat. 

Pengamat Politik M Isnaini mengatakan persaingan untuk memperebutkan Demokrat diprediksi akan bergeser ke ranah media. Baik itu media sosial maupun media massa yang diprediksi akan banyak dilakukan oleh kubu Moeldoko. 

Isnaini menuturkan, bukan tidak mungkin akan tersebar informasi hoaks yang cukup masif yang akan dilakukan oleh kubu Moeldoko sebagai upayanya dalam merebut Demokrat. Hoaks ini dikatakan oleh Isnaini cenderung mirip dengan upaya Menteri Penerangan Publik dan Propaganda Nazi di era Perang Dunia II. 

"Kala itu Goebbels, sosok pertama kali secara sistematis melakukan praktik manipulasi kebohongan dalam dunia modern sebagai salah satu strategi peperangan," ujarnya. 

Lebih rinci Isnaini menjelaskan Goebbels menyebarluaskan berita bohong melalui media massa sebanyak dan sesering mungkin. Hal tersebut terus menerus dilakukan hingga kebohongan itu dianggap sebagai suatu kebenaran.

Baca juga : Pengamat: Moeldoko Paling Laik Direshuffle

"Goebbels juga menciptakan praktek komunikasi sesat yang digunakan oleh banyak orang saat ini dengan lebih dahsyat, karena menggunakan platform dunia digital," ungkapnya. 

Hoaks yang harus dilawan itu urai Isnaini antara lain; pertama, kubu Moeldoko mengatakan bahwa penolakan oleh Kemenkumham adalah upaya pemerintah melempar persoalan ke Pengadilan, supaya kubu Moeldoko bisa memenangkannya di Pengadilan. 

“Ini pemikiran sesat,” Kata Isnaini.

Menurut Isnaini, pernyataan ini sama saja dengan menganggap Pemerintah tidak bekerja maksimal. Padahal menurutnya pemerintah sudah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya berdasarkan data dan fakta. 

“Kita perlu lawan Hoaks itu untuk menyehatkan jiwa masyarakat agar tidak mudah ditipu seperti para penjahat menipu masyarakat dalam kasus asuransi Jiwasraya yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah,” kata Isnaini. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA/M Risyal Hidayat

KPK Kaji Fakta Hukum Pejabat Titipkan Maba ke Unila

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 01 Desember 2022, 20:34 WIB
Sejumlah tokoh itu, di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hingga tiga anggota DPR RI yakni Utut Adianto, Tamanuri, dan Muhammad...
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Pemilihan Anies sebagai Capres NasDem Dipersiapkan Sejak Tahun Lalu

👤Kautsar Widya Prabowo 🕔Kamis 01 Desember 2022, 20:26 WIB
Nur menjelaskan proses pemilihan Anies sebagai bacapres NasDem dilakukan dari tingkat kader di daerah hingga pusat. Selain itu, Partai...
Antara

Dalam Sepekan, Kejagung Eksekusi 200 Hektare Lebih Tanah Benny Tjokro

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 01 Desember 2022, 19:05 WIB
Benny Tjokrosaputro merupakan salah satu terpidana kasus megakorupsi Jiwasraya yang dihukum pidana penjara seumur...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya