Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
'TANGAN' pemerintah tak cukup panjang untuk menjangkau sampai ke masyarakat terbawah. Untuk itu, dibutuhkan peran organisasi kemasyarakatan (ormas) agar program-program pemerintah mendarat mulus hingga ke grass root.
Kondisi tersebut menjadi visi Masyarakat Indonesia Maju (MIM), sebuah ormas yang dideklarasikan di Gedung Joang '45, Jakarta, Sabtu (5/6/2021).
"MIM adalah mitra pemerintah sekaligus perpanjangan tangan untuk menjangkau masyarakat hingga ke bawah," kata Dona Yurike Sidabutar, S.S., M.Si., Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat MIM saat deklarasi.
Dalam deklarasi MIM, turut hadir Jenderal TNI (Purn) Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan, perwakilan kementerian, dan para pengurus dan anggota MIM yang berasal dari 20 provinsi, ormas Seknas Jokowi Jabodetabek dan Seknas Dakwah Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Dalam sambutannya, Moeldoko yang juga Ketua Dewan Penasihat MIM berharap agar organisasi ini bisa benar-benar turun ke masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah.
"Bangsa ini butuh ormas yang benar-benar punya program jelas dan menjadi jembatan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan meneruskan kepada pemerintah," ujarnya.
Sementara itu, Mayjen TNI Mar (Purn) Buyung Lalana, Staf Khusus Menteri Perhubungan menyambut baik kehadiran MIM dan pihaknya siap bekerja sama.
Hal senada juga disampaikan Rully Nuryanto Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM. "Salah satu program MIM adalah pemberdayaan UMKM. Ini sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah," ujarnya.
Di sisi lain, Prayogo Heri Cahyono mewakili Menteri Dalam Negeri, mengharapkan agar MIM dapat melayani masyarakat Indonesia dan membantu pemerintah.
Kepada awak media, Dona Sidabutar mengatakan, usai dilantik, para pengurus di daerah langsung terjun ke masyarakat dengan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
"Kami akan langsung berbuat. Setelah itu, baru kami laporkan ke pemerintah, sehingga apa yang sudah kami lakukan dapat diduplikasi oleh pemerintah," kata Dona.
Dia menambahkan, seluruh pengurus di pusat dan daerah wajib menandatangani pakta integritas terkait loyalitas dan kejujuran dalam pengabdian kepada masyarakat.
"Apapun yang kami lakukan kepada masyarakat harus didasari ketulusan dan pengabdian, bukan mencari keuntungan," imbuh Dona.
Pada kesempatan itu, Monisyah Ketua Seknas Jokowi Jabodetabek relawan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019, berharap agar kehadiran MIM bisa membantu tugas-tugas pemerintah, khususnya dalam melayani rakyat seutuhnya. (RO/OL-09)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan bahwa penyalahgunaan kekusaan merupakan dosa besar. Itu disampaikan menyinggung oknum penguasa.
Kantor Staf Presiden melalui Indonesia Future Network mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas krisis energi dan iklim.
Tidak ada cara-cara instan dalam membina atlet. Karena itu, harus ada keberlanjutan pembinaan yang menyeluruh dan usaha-usaha yang gigih dari seluruh pihak.
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menolak menanggapi perihal disebutnya nama puteri dan menantu Jokowi di persidangan kasus tambang.
Moeldoko memastikan bahwa pembangunan IKN sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved