Moeldoko: Operasi Keamanan di Papua Harus Dievaluasi

PEMERINTAH akan mengevaluasi operasi keamanan di Papua. Langkah tersebut diambil menyusul banyaknya korban jiwa yang berjatuhan karena serangan kelompok kriminal bersenjata.

“Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simple tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi. Harus ada perubahan dan pembenahan,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melalui keterangan resmi, Selasa (27/4).

Mantan Panglima TNI itu mengaku telah mengumpulkan seluruh instansi terkait mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Intan Jaya.

Melalui rapat tersebut, Moeldoko meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua.

Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw mengakui bahwa selama ini tatanan sinergitas antarinstansi di lapangan belum padu.

Itulah yang menyebabkan upaya penumpasan dan penangkapan KKB belum maksimal.

Di kesempatan yang sama, Kepala BNPT Boy Rafli Amar menyampaikan sudah sepatutnya operasi yang dilakukan di Papua bukan lagi operasi militer, melainkan operasi penegakkan hukum.

“Dengan begitu, kejahatan KKB di papua bisa diproses secara hukum. Tapi TNI tetap harus dilibatkan di sana untuk menjaga kedaulatan negara. Kita harus totalitas hadapi situasi di Papua,” jelas Boy.

Adapun, Bupati Kabupaten Puncak Jaya Yuni Wonda menambahkan penanganan situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya, memerlukan pengawasan dan pendekatan khusus.

Pemerintah harus mampu merangkul tokoh dan masyarakat adat setempat.

“Perlu ada pendekatan ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik. Perlu juga pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik,” ungkap Yuni. (OL-8)