Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Majelis hakim PTUN Jakarta lewat keputusannya di Jakarta, hari ini, menyampaikan pihaknya tidak berwenang mengadili gugatan KLB karena itu urusan internal partai politik.
Pemerintah selalu berusaha hadir dan mendengar apa yang menjadi perhatian dan keluhan masyarakat.
Selain mampu bersaing dengan produk impor, perusahaan dalam negeri tersebut juga membantu pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan.
Secara garis besar, mantan panglima TNI era SBY itu melihat ada tiga agenda besar yang akan dijalankan Andika ke depan.
Pemerintah mencatat dalam lima tahun terakhir harga garam rakyat mengalami fluktuasi dengan tren menurun.
Menurut dia, penyikapan pemerintah terhadap masyarakat atau mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan persuasi perlu dihargai.
Moeldoko menyampaikan 12 aksi pencegahan korupsi dalam Stranas PK 2021-2022 sangat relevan dan disusun sesuai arahan Presiden
Moeldoko menyebut ada sekitar 20 pertanyaan yang diajukan penyidik dalam pemeriksaan kali ini.
Kubu Moeldoko terus melanjutkan kasus Ivermectin dan ekspor beras yang menyeret dua peneliti ICW. Sebab, mereka ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.
"Ada kurang lebih 20 pertanyaan yang disampaikan tadi, semua sudah terjawab. Seperti menghadapi situasi itu,"
Moeldoko melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha dan Miftah ke Bareskrim Polri atas tuduhan tersebut.
Yusril tampaknya tidak menanggapi serius tudingan tersebut, selain berseloroh jika sekarang dia mendapat julukan baru sebagai pengacara 100 Miliar.
UPAYA hukum yang dilakukan oleh advokat senior, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra terkait AD/ART Partai Demokrat berbuntut tudingan dari kubu Demokrat AHY
Parameternya yaitu kualitas layanan publik, derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas formulasi kebijakan, dan kredibilitas pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong upaya pemberdayaan agar masyarakat penerima sertifikat redistribusi tanah memiliki akses terhadap kegiatan perekonomian.
Namun, Polri enggan menjelaskan lebih lanjut terkait perkembangan penyelidikan kasus dugaan pencemaran nama baik, yang dilaporkan Moeldoko.
Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita menilai upaya yang dilakukan Moeldoko mendapat jaminan konstitusi. Meskipun Moeldoko berstatus sebagai pejabat negara
Moeldoko mengaku sudah membuka opsi agar tidak membawa dugaan pencemaran nama baik ke ranah hukum. Namun, pihaknya tidak melihat itikad baik dari kedua peneliti ICW.
Moeldoko didampingi penasihat hukumnya Otto Hasibuan pada Jumat (10/9) melaporkan dua peneliti ICW Egi Primayoga dan Miftahul Huda.
Laporan Moeldoko yang teregister dengan nomor LP/B/0541/IX/2021/SPKT/Bareskrim Polri itu mendudukan dua peneliti ICW, Egi Primayoga dan Miftah sebagai pihak terlapor.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved