KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 sudah berhasil menekan potensi ketidaktepatan sasaran dan inefisiensi penyaluran bantuan sosial.
Hal itu bisa terjadi karena ada pembenahan tata kelola data dan utilisasi NIK yang dilakukan bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri.
"Data Tata Kelola Sejahtera (DTKS) saat ini telah padan NIK 85%, setara dengan bantuan sosial senilai Rp1,79 triliun, dan iuran JKN sebesar Rp672 miliar," kata Moeldoko saat menyampaikan laporan capaian Stranas PK pada Hari Antikorupsi Sedunia, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/12).
Mantan Panglima TNI itu menambahkan, Stranas PK juga mendorong program pengadaan barang jasa berbasis elektronik dengan memanfaatkan e-katalog.
Pemerintah juga menggandeng 290.000 UMKM sebagai mitra dalam pengadaan barang jasa.
Baca juga : Jokowi: Jangan Puas karena Pemberantasan Korupsi Dinilai belum Baik
"Ini berpotensi mencegah kemahalan harga barang/jasa sekitar 10%-15% dari setiap transaksi pengadaan," sambungnya.
Dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi, Moeldoko menuturkan, tim Stranas PK bersama seluruh pemangku kepentingan terkait sudah melakukan penyederhanaan proses ekspor-impor melalui Indonesia Nasional Single Window (INSW) .
"Penguatan penegakan hukum dan reformasi birokrasi juga dilakukan melalui digitalisasi penanganan perkara SPPT-TI," terangnya.
Sebagai informasi, pembentukannStranas PK melalui Perpres No 54 tahun 2018 merupakan wujud komitmen pemerintah untuk melakukan kolaborasi pencegahan korupsi dari hulu secara sistemik, terukur, dan berdampak.
Dalam pelaksanaannya, Stranas PK melibatkan seluruh pihak dan melakukan komunikasi publik dengan berkolaborasi dan bersinergi bersama 48 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 57 kabupaten/kota, serta belasan CSO, LSM dan akademisi lokal. (OL-7)
