Pemerintah akan Terbitkan Kebijakan untuk Cegah Konflik Agraria

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan pemerintah akan menerbitkan kebijakan baru untuk menyelesaikan dan mencegah konflik agraria. Regulasi tersebut akan mengakomodir kepentingan para pelaku usaha yang hendak berinvestasi di Tanah Air. Di sisi lain, masyarakat juga akan memperoleh keadilan dan kepastian hukum atas tanah mereka.

“Kita dorong kerangka kebijakan baru untuk penyelesaian konflik dan mencegah konflik lanjutan dalam menyikapi arus investasi yang akan dibuka lebar. Sehingga kita berharap investasi berbasis keadilan dapat tercapai,” kata Moeldoko, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9).

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong upaya pemberdayaan agar masyarakat penerima sertifikat redistribusi tanah memiliki akses terhadap kegiatan perekonomian.

Dengan begitu, diharapkan, tanah yang dikelola masyarakat bisa memberi manfaat sebesar-besarnya.

Sebagai ketua Tim Agraria Bersama, Moeldoko mengapresiasi kinerja seluruh kementerian/lembaga yang terus berjuang menyelesaikan ribuan konflik lahan.

Contohnya, penyelesaian sengketa tanah di Nganjuk, Jawa Timur. Masyarakat yang sudah tinggal di lahan tersebut selama 40 tahun, kini bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka tinggali.

Begitu pula halnya dengan konflik tumpang tindih lahan transmigrasi yang digunakan sebagai garapan para petani selama 12 tahun d Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat ini, masalah tersebut sudah terselesaikan.

Tim gabungan juga berhasil meredistribusi lahan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan melalui perubahan tata ruang di Tanjung Jabung Barat, Jambi. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi