Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sofyan menyampaikan pembangunan wilayah Jabodetabekjur mengacu pada Peraturan Presiden No 60 Tahun 2020 tentang Recana Tata Ruang dan harus segera dilaksanakan.
Dia berkukuh ada sosok yang memanfaatkan Abdul Halim dalam sengkarut ini.
Maajelis hakim dalam putusannya menyatakan Paryoto tidak melakukan kesalahan saat menjalankan tugasnya.
KANTOR Pertanahan/BPN Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten siapkan terobosan untuk masyarakat Jurangmangu Barat.
Modus tersangka adalah dengan mengeluarkan bilyet giro palsu dan membuat AJB palsu
Aldo membandingkan kasus kliennya dengan tersangka mafia tanah dalam kasus yang mendera Dino Patti Djalal
Jakarta Pusat mejadi kota ketujuh yang telah di deklarasikan menjadi Kota Lengkap setelah Kota Denpasar, Madiun, Bontang, Tegal, Surakarta dan Yogyakarta.
Badan Bank Tanah (BBT) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangan MoU, Selasa (24/4)
Sejumlah terobosan dikerjakan antara lain melalui program perhutanan sosial dan reforma agraria.
DALAM mengusut konflik pertanahan atau agraria, pemerintah diminta untuk mengedepankan perspektif hak asasi manusia (HAM) dalam penyelesaiannya.
Tahun ini disepakat 167 kasus konflik agraria akan diselesaikan
Meminta agar pemerintah daerah bisa senafas dengan pemerintah pusat dalam koordinasi dan mengupayakan percepatan.
RUU Pertanahan harus ditunda dan dikembalikan pada semangat yang terkandung dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria.
Anggita Komiis IV DPR RI menilai RUU Pertanahan memiliki masalah besar dan bisa memicu konflik karena bertentangan dengan sejumlah UU lain.
Pemerintah berusaha melakukan percepatan redistribusi karena banyak penduduk yang tinggal di kawasan hutan membangun sejumlah fasilitas umum seperti masjid hingga perumahan.
Menteri LHK juga telah pula menetapkan lahan segar dari hutan 938.878 hektare yang setiap saat bisa diberikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
Usia UU No 5 Tahun 1960 itu sudah hampir enam dekade. Artinya, sudah banyak poin di UU tersebut yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.
Penguasaan lahan kehutanan secara berlebihan akan memperlambat upaya pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat
"Pertanahan masih jadi problem yang sistemik," kata Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya di Kompleks Media Group, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (5/3).
Presiden Joko Widodo memerintahkan agar berbagai persoalan konflik tenurial di kawasan hutan segera diatasi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved