Hari Tani Nasional, Saan Mustopa Dorong Percepatan Reforma Agraria

WAKIL Ketua DPR RI Saan Mustopa berharap peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September menjadi momentum percepatan reforma agraria dan penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Indonesia.

"Mudah-mudahan Hari Tani Nasional ini menjadi momentum dan sejarah awal kita menyelesaikan terkait berbagai persoalan yang ada," kata Saan saat audiensi pimpinan DPR RI dalam rangka mendengarkan masukan terkait strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria, di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dikutip dari laman resmi Partai NasDem, Rabu (24/9)

Saan menegaskan komitmen DPR sejalan dengan aspirasi rakyat untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria. Menurutnya, kepastian hukum, keadilan, dan penguasaan tanah bagi rakyat adalah hal yang sangat penting.

Baca juga : Aksi Demo Tani, DPR Sepakat Bentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria

Ia menilai konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat, korporasi, maupun pemerintah merupakan masalah klasik yang terus berulang. Kebutuhan lahan yang semakin tinggi, sementara ketersediaannya terbatas, menjadi pemicu utamanya.

"Kalau ini tidak dikelola dan ditata dengan baik, maka konflik-konflik ini akan terus ada, dan yang selalu dirugikan adalah rakyat dan petani," kata legislator NasDem itu.

Lebih lanjut Saan menilai Presiden Prabowo mempunyai komitmen yang jelas untuk menyelesaikan masalah agraria di Tanah Air. Namun, menurutnya, tantangan terbesar adalah bagaimana komitmen tersebut dapat dieksekusi oleh pemerintah.

Baca juga : Isi 6 Tuntutan Demo Hari Tani Nasional 2025, Desak Penyelesaian Konflik Agraria

"Presiden Prabowo dalam setiap kesempatan pidato selalu mengutip pasal 33 UUD. Artinya dari sisi komitmen, keberpihakan, dan kemauan, ini sudah tidak perlu kita pertanyakan. Tinggal bagaimana kita menjalankan dan melaksanakannya saja," tegasnya.

Ia mengajak kementerian/lembaga mengesampingkan ego sektoral dalam penyelesaian masalah ini. Kolaborasi diperlukan dari seluruh pihak.

"Memang perlu kolaborasi. Saya pernah di Komisi II, ini kalau masih ada ego sektoral masing-masing kementerian atau lembaga, selama itu juga apa yang menjadi persoalan yang menimpa, tidak akan pernah terselesaikan. Karena ini lintas sektor, ada kehutanan, agrarian, tata ruang, KKP, dan lainnya," kata Saan. (P-4)