Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset ini, baik melalui kebijakan Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.
TUJUH perwakilan komunitas masyarakat adat dari Tano Batak mendesak Menteri KLHK Siti Nurbaya mencabut izin konsesi PT TPL karena melanggar aturan hukum dan merusak lingkungan.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Yessy Melania memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan reforma agraria secara besar-besaran.
"Bahaya loh yang namanya sengketa lahan. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara sengketa lahan. Antarkampung bisa berantem karena sengketa lahan,"
Secara keseluruhan, hingga September 2023 SK Hutan Sosial yang telah dibagikan, yakni seluas 6,37 juta hektare bagi 1,29 juta kepala keluarga dalam 9.642 kelompok/gabungan kelompok.
CALON presiden dan calon wakil presiden perlu memiliki komitmen untuk mengakui, melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
Pemerintah dalam melakukan reforma agraria tidak serius untuk melakukan pemenuhan hak masyarakat adat
Para cawapres dalam debat keempat yang digelar semalam belum menunjukkan keseriusan mereka dan kebijakan di dalam isu krisis iklim karena masih terjebak dalam gimmick-gimmick politik.
RA Summit Bali 2024 merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan kebijakan lintas institusi dalam tataran yang lebih detail untuk meruntuhkan ego sektoral.
KONFLIK agraria yang terus meningkat menjadi tantangan utama bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan.
Joko Widodo menegaskan, selama ini dirinya berkomitmen dalam menciptakan kebijakan prorakyat. Salah satunya melalui reforma agraria yang sudah diberlakukan selama lima tahun kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla.
Ia mengatakan, untuk kawasan hutan lindung dan DPCLS yang ada di Kampung Tua akan menjadi urusannya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, tumpang tindih masalah pertanahan terus menurun.
Pemerintah telah menyetujui pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di 130 kabupaten dan kota seluruh Indonesia dengan total luas lahan 330.357 hektare.
SK untuk pengelolaan tanah dengan total luas 133.000 hektare itu diberikan secara simbolis oleh Presiden kepada warga dan masyarakat adat di Taman Digulis, Pontianak
Habisnya konsesi perkebunan pun tidak serta merta menjadikan tanah yang menjadi objek konflik tersebut bisa dikuasai petani dan masyarakat adat.
"Kami memohon pada Bapak Moeldoko maupun Bapak Presiden untuk membantu kami menyelesaikan permasalahan kami selama 35 tahun. Kami tunggu-tunggu belum selesai."
SUDAH lebih dari 100 tahun, warga empat suku menempati lahan di Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pa-kedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Salah satu masalah yang dihadapi Pemkab Raja Ampat, Papua Barat adalah konflik tanah.,. Bila tidak ditangani bisa menghambat pembangunan.
Konflik agraria merupakan salah satu persoalan yang belum terselesaikan dan menjadi pekerjaan rumah bagi para kepala daerah hasil Pilkada di Kalimantan Selatan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved