BBT dan Polri Janji Bersinergi Berantas Mafia Tanah

BADAN Bank Tanah (BBT) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) pada hari Selasa (24/4) tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan tanah di Jakarta.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menyatakan bahwa sinergitas ini bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi BBT, terutama terkait pengelolaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi tanah, dan reforma agraria.

Menurut Parman, MoU ini akan menjadi dasar bagi BBT dan Polri untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Dia juga menekankan bahwa MoU ini menunjukkan keseriusan BBT dalam mencegah praktik-praktik yang merugikan di sektor pertanahan.

Baca juga : Ribuan Hektar Lahan Disediakan Bank Tanah untuk Reforma Agraria

Parman juga menegaskan bahwa pengamanan tanah dilakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian kepada para investor. Dia menyatakan dukungan penuh terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/Kepala BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam upayanya untuk memberantas mafia tanah.

Badan Bank Tanah, sebagai badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah, bertujuan untuk menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria.

Hingga akhir 2023, BBT telah mengelola lahan seluas 18.478 Ha, di mana sebagian besar akan diserahkan kepada masyarakat yang berhak melalui program reforma agraria. Selain itu, BBT juga telah menyediakan lahan untuk pembangunan Bandara VVIP IKN dan mendukung kemandirian ekonomi masyarakat melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (Z-10)