Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Bank Tanah (BBT) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) pada hari Selasa (24/4) tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan tanah di Jakarta.
Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menyatakan bahwa sinergitas ini bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi BBT, terutama terkait pengelolaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi tanah, dan reforma agraria.
Menurut Parman, MoU ini akan menjadi dasar bagi BBT dan Polri untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Dia juga menekankan bahwa MoU ini menunjukkan keseriusan BBT dalam mencegah praktik-praktik yang merugikan di sektor pertanahan.
Baca juga : Ribuan Hektar Lahan Disediakan Bank Tanah untuk Reforma Agraria
Parman juga menegaskan bahwa pengamanan tanah dilakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian kepada para investor. Dia menyatakan dukungan penuh terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/Kepala BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam upayanya untuk memberantas mafia tanah.
Badan Bank Tanah, sebagai badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah, bertujuan untuk menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria.
Hingga akhir 2023, BBT telah mengelola lahan seluas 18.478 Ha, di mana sebagian besar akan diserahkan kepada masyarakat yang berhak melalui program reforma agraria. Selain itu, BBT juga telah menyediakan lahan untuk pembangunan Bandara VVIP IKN dan mendukung kemandirian ekonomi masyarakat melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (Z-10)
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved