Airlangga Hartarto : Reforma Agraria Ungkit Pemulihan Ekonomi Nasional

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, reforma agraria yang didorong oleh pemerintah memberikan daya ungkit signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Itu ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita penerima reforma agraria.

"Reforma Agraria ini berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat dimana pendapatan per kapita penerima Reforma Agraria meningkat 20,02% pada tahun 2022," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Reforma Agraria seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (31/10).

Reforma agraria tersebut, kata Airlangga, telah berperan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, hingga menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga : Airlangga Sebut Kartu Prakerja Beri Manfaat Selama Pandemi

Sebagai bagian dari RPJMN 2020-2024, Reforma Agraria memiliki target hingga 9 juta hektar yang terdiri dari penataan aset dan penataan akses. Tercatat hingga bulan Oktober 2023 capaian Sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi telah seluas 140.590,72 hektare dan pendaftaran tanah atau PTSL mencapai 9.173.953 hektare.

Airlangga menambahkan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditingkatkan terkait pelaksanaan reforma agraria. Karenanya, pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai upaya dalam mempercepat pencapaian target reforma agraria.

Itu memuat empat terobosan kebijakan, di antaranya yakni, penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) khususnya dari Kawasan Hutan, penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan Reforma Agraria, serta percepatan pelaksanaan penataan aset dan akses.

Baca juga : Rektor UNG: Konsep Kota Agropolitan Bisa Jadi Solusi Atasi Kemiskinan di Gorontalo

Airlangga berharap beleid itu mampu mendorong pencapaian realisasi Reforma Agraria yakni terkait program sertifikasi tanah transmigrasi dan redistribusi tanah dari pelepasan Kawasan Hutan.

Selain memperkuat regulasi, Pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas integrasi data Reforma Agraria melalui pembentukan sistem Bhumi GTRA. Sistem Bhumi-GTRA merupakan platform untuk mengintegrasikan kegiatan penataan aset dan akses, dengan merujuk model konseptual Land Management Paradigm (LMP) yang merupakan fitur dari laman Bhumi ATR/BPN.

Dalam pertemuan puncak GTRA Summit Karimun 2023 lalu, telah disepakati Deklarasi Karimun untuk mewujudkan resolusi penyelesaian legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil dan pulau terluar, penyelesaian konflik agraria pada aset BMN/BMD, BMN/BMD yang dikuasai oleh masyarakat, resolusi penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi, dan resolusi redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.

Baca juga : Pengurangan Kemiskinan Tak Melulu Harus dengan Bansos

Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendorong percepatan reforma agraria dan berharap agar Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah untuk dapat terus berperan aktif dalam memastikan percepatan pelaksanaan reforma agraria dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kami mengharapkan keterlibatan penuh dari Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah dan kerja sama Kementerian/Lembaga, untuk bersama-sama melaksanakan rencana aksi dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dan Deklarasi Karimun GTRA Summit 2023 dalam mempercepat penyelesaian program pemerataan ekonomi pada Semester 1 Tahun 2024," pungkas Airlangga. (Z-5)

Baca juga : Prakerja Dorong Peningkatan Skill Tenaga Kerja Menuju Indonesia Emas 2045