Pengurangan Kemiskinan Tak Melulu Harus dengan Bansos

UPAYA mengurangi kemiskinan sejatinya tak melulu soal mempertebal bantuan sosial (bansos). Sebab, bansos sejatinya merupakan instrumen yang digunakan untuk menahan agar tak ada penambahan jumlah masyarakat miskin di dalam negeri.

"Bansos itu memang seharusnya digunakan untuk mengurangi beban masyarakat, bukan untuk mengentaskan kemiskinan. Ini untuk membuat orang yang berisiko menjadi miskin, tidak menjadi jatuh miskin. Jadi, saya setuju dengan pernyataan Wapres," ujar Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri saat dihubungi, Jumat (5/1).

Namun, bukan berarti bansos sepenuhnya ditiadakan. Yose menilai itu tetap diperlukan secara terukur. Upaya untuk menekan kemiskinan yang paling tepat menurutnya ialah melalui skema-skema produktif, sehingga mampu membawa status penerima bansos naik kelas.

Baca juga : Wapres Tak Setuju Bansos Jadi Andalan untuk Atasi Kemiskinan

Pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas menjadi kuncinya. Masyarakat miskin perlu diberdayakan kemampuannya untuk menangkap peluang ekonomi yang ada. Tentu itu perlu dibarengi pula dengan penciptaan lapangan kerja agar kemampuan tersebut dapat tersalurkan.

Masalahnya, kata Yose, pemerintah belum bisa mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Dalam 3-4 tahun ke belakang, misalnya, Rp1 triliun investasi yang masuk ke Tanah Air hanya mampu menyerap sekitar 1.300 tenaga kerja.

Padahal satu dekade sebelumnya, setiap Rp1 triliun investasi terjadi di Indonesia, penyerapan tenaga kerja berkisar 3.500 hingga 4.000 orang. Dari nominal, beberapa tahun ke belakang investasi yang masuk memang cukup besar, namun justru diikuti dengan menciutnya penyerapan tenaga kerja.

Baca juga : Miris, 7,99 Juta Orang Indonesia Berstatus Pengangguran Terbuka

"Sekarang ini investasi yang selalu digembar-gemborkan tidak menciptakan lapangan kerja yang cukup, justru ada penurunan yang besar. Jadi investasi yang datang itu tidak efektif menciptakan lapangan kerja. Karena investasi yang datang hanya ingin mengejar daya tarik SDA kita," jelas Yose.

Pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja juga menjadi penting lantaran saat ini beban masyarakat kian berat. Itu ditunjukkan dengan melemahnya kemampuan daya beli masyarakat, utamanya kelompok menengah ke bawah.

Angka inflasi yang kerap disebut rendah sedianya tak sepenuhnya menunjukkan situasi yang aman dan terkendali. Sebab, sebelumnya telah terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat. Dus, inflasi yang tercatat 2,61% di 2023 sejatinya menunjukkan adanya kenaikan harga yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya.

Baca juga : Kajian LPEM UI : Bansos Berperan Positif Kurangi Kemiskinan dan Ketimpangan 

Ironinya, kenaikan harga-harga itu tak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Karenanya, upaya untuk menanggulangi kemiskinan tak cukup hanya dilakukan melalui penebalan bansos, melainkan juga stimulus lain agar ada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

"Pemberdayaan masyarakat miskin adalah satu hal yang penting. masyarakat harus bisa memiliki kemampuan untuk menangkap peluang ekonomi. Di satu sisi lapangan kerja juga harus diciptakan. Karena akan percuma juga kalau mereka diberdayakan tapi tidak ada lapangan kerjanya," terang Yose.

Diketahui sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak setuju apabila pemerintah meningkatkan anggaran bansos untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah seharusnya meningkatkan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat agar keluar dari kemiskinan.

Baca juga : Anggaran Bansos Meroket, Jokowi Dinilai Gagal Sejahterakan Rakyat

“Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan,” tegas Ma’ruf usai makan siang bersama wartawan di lingkungan Istana Wapres, Jumat.

Menurutnya, pemerintah seharusnya memfokuskan untuk membantu sektor usaha kecil menengah mikro (UMKM) agar kemiskinan bisa dientaskan. 

“Supaya lama kelamaan bansos ini semakin sedikit,” jelasnya.

Baca juga : Penurunan Kemiskinan masih Jadi Tantangan

Ma’ruf mengungkapkan, dirinya tidak ingin pengusaha di sektor UMKM terus mengalami stunting atau kerdil akibat kurang mendapat sokongan. Dirinya turut mendorong agar UMKM terus diberdayakan agar statusnya meningkat menjadi pengusaha menengah dan besar.

“Nanti kita dorong itu supaya mempercepat sehingga pengusaha UMKM itu tidak stunting terus,” pungkasnya. (Z-5)

Baca juga : Rachmat Gobel Tegaskan Bansos dan BLT Bukan Solusi Berantas Masalah Kemiskinan