Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin tidak setuju apabila pemerintah meningkatkan anggaran bansos untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah seharusnya meningkatkan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat agar keluar dari kemiskinan.
“Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan,” tegas Ma’ruf usai makan siang bersama wartawan di lingkungan Istana Wapres, Jumat.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memfokuskan untuk membantu sektor usaha kecil menengah mikro (UMKM) agar kemiskinan bisa dientaskan.
Baca juga : Pengurangan Kemiskinan Tak Melulu Harus dengan Bansos
“Supaya lama kelamaan bansos ini semakin sedikit,” jelasnya.
Ma’ruf mengungkapkan, dirinya tidak ingin pengusaha di sektor UMKM terus mengalami stunting atau kerdil akibat kurang mendapat sokongan. Dirinya turut mendorong agar UMKM terus diberdayakan agar statusnya meningkat menjadi pengusaha menengah dan besar.
“Nanti kita dorong itu supaya mempercepat sehingga pengusaha UMKM itu tidak stunting terus,” pungkasnya. (Z-5)
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 terus berjalan.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved