Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin tidak setuju apabila pemerintah meningkatkan anggaran bansos untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah seharusnya meningkatkan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat agar keluar dari kemiskinan.
“Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan,” tegas Ma’ruf usai makan siang bersama wartawan di lingkungan Istana Wapres, Jumat.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memfokuskan untuk membantu sektor usaha kecil menengah mikro (UMKM) agar kemiskinan bisa dientaskan.
Baca juga : Pengurangan Kemiskinan Tak Melulu Harus dengan Bansos
“Supaya lama kelamaan bansos ini semakin sedikit,” jelasnya.
Ma’ruf mengungkapkan, dirinya tidak ingin pengusaha di sektor UMKM terus mengalami stunting atau kerdil akibat kurang mendapat sokongan. Dirinya turut mendorong agar UMKM terus diberdayakan agar statusnya meningkat menjadi pengusaha menengah dan besar.
“Nanti kita dorong itu supaya mempercepat sehingga pengusaha UMKM itu tidak stunting terus,” pungkasnya. (Z-5)
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045. Prabowo mengaku optimistis dapat merealisasikan target tersebut.
Papua Tengah masih menempati urutan kedua tertinggi dalam tingkat buta huruf di Indonesia.
MEMBEKALI generasi muda dengan jiwa kepemimpinan disebut bisa menjadi langkah awal untuk memberantas kemiskinan di Indonesia di masa depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved