Kajian LPEM UI : Bansos Berperan Positif Kurangi Kemiskinan dan Ketimpangan 

KEPALA Kajian Perlindungan Sosial dan Ketenagerjaan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Muhammad Hanri menyatakan, ragam bantuan sosial yang digulirkan pemerintah di masa pandemi covid-19 mempunyai peran positif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan akibat wabah tersebut. 

"Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang pernah naik ke double digit, akhirnya kembali ke satu digit, bahkan lebih rendah dari sebelum pandemi. Dan gini coefficient yang kembali ke angka sebelum pandemi," ujarnya saat dihubungi, Rabu (6/4). 

Salah satu jenis bantuan sosial yang diberikan pemerintah ialah bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan tersebut didesain dengan sifat jangka pendek untuk meredam dampak negatif ke masyarakat. 

Hanri menyampaikan, BLT memang dirancang bukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Namun setidaknya, melalui BLT beban masyarakat dapat sedikit berkurang. 

Baru-baru ini pemerintah menyatakan akan menggulirkan BLT minyak goreng kepada 20,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). BLT tersebut juga akan diberikan kepada 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) agar tetap bisa membeli minyak goreng di tengah melambungnya harga komoditas tersebut. 

BLT minyak goreng akan diberikan sebesar Rp300 ribu dengan peruntukkan selama tiga bulan. Total dana yang dialokasikan untuk mengeksekusi program tersebut mencapai Rp6,9 triliun. Hanri menilai, meski komponen pengeluaran minyak goreng hanya 1% dari total pengeluaran, nyatanya banyak masyarakat tak mampu mengakses alternatif dari komoditas tersebut. 

Baca juga : Subsidi Upah Bantal Pengaman Jika Harga Pertalite dan LPG 3 Kg Naik

"Tidak banyak yang punya alternatif untuk beli minyak goreng premium atau (misal) air fryer di kalangan masyarakat bawah. Dilalahnya makanan indonesia mayoritas digoreng," kata dia. 

"Untuk masyarakat bawah, BLT pasti akan membantu keuangan mereka, Rp100 ribu per bulan bisa meng-cover sekitar 20% pengeluaran rumah tangga (untuk kelompok pendapatan terbawah). Persis seperti pain killer, (untuk kebutuhan) jangka pendek," tambah Hanri. 

Namun dia juga mengingatkan pemerintah untuk tetap berupaya membenahi akar persoalan dari minyak goreng. Menurutnya, perbaikan dapat dilakukan dari sisi pasokan agar tidak lagi muncul kelangkaan yang sempat mengerek harga komoditas tersebut. 

Diketahui, selain bakal menggulirkan BLT minyak goreng, pemerintah juga akan menjalankan program Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diberikan untuk menjaga dan mendorong daya beli masyarakat. 

BSU akan diberikan pemerintah kepada 8,8 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Besaran bantuan yang akan diberikan ialah Rp1 juta kepada tiap penerima. Dus, anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut berkisar Rp8,8 triliun. 

Selanjutnya pengambil kebijakan juga berencana untuk memberikan bantuan Presiden (Banpres) kepada usaha mikro. Rencananya, bantuan akan diberikan kepada 1,2 juta penerima, di mana tiap penerima mendapatkan Rp600 ribu. (OL-7)