Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SUBSIDI upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan merupakan bantal pengaman, untuk melindungi kelompok masyarakat rentan.
Dalam hal ini, jika pemerintah terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan LPG ukuran 3 kilogram (kg).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan bahwa saat ini perubahan harga Pertalite dan LPG 3 kg masih dikaji oleh seluruh kementerian atau lembaga (K/L) terkait.
Baca juga: Pertamina Pulihkan Pasokan BBM Ke SPBU
Pemerintah tentu tidak ingin ada kenaikan dua komponen tersebut. Namun, jika opsi itu harus diambil, pemerintah sudah menyiapkan upaya perlindungan.
"Pemerintah sudah menyiapkan bantalan berupa bantuan sosial. Masyarakat yang bekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, pada akhirnya mendapat bantuan," ujar Moeldoko di Jakarta, Rabu (6/4).
Baca juga: Penaikan Pertamax, Presiden: Kelangkaan Energi dan Kenaikan Harga Minyak Dunia
Kebijakan tersebut serupa dengan BLT minyak goreng, yang diberikan kepada masyarakat guna menjaga daya beli. Langkah itu diambil untuk meredam dampak lonjakan harga minyak goreng.
"Itu semua bantalan yang diberikan, tujuannya untuk meringankan beban masyarakat, jika perubahan-perubahan terpaksa dilakukan," pungkas Moeldoko.(OL-11)
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Pemerintah juga akan melakukan audit keuangan pesantren calon penerima bantuan. Menurut Muhaimin, dana segar tidak akan diberikan kepada pesantren yang mampu merenovasi gedung.
Budiman menyebut jika dirinya saat menjadi anggota DPR RI, sudah berupaya membantu masyarakat termasuk di pedesaan dengan adanya dana bantuan desa
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
SEBAGAI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah bakal menggelontorkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat pada 5 Juni 2025 mendatang.
Cek NIK KTP Anda apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah! Panduan lengkap cara mudah dan cepat mengetahui status bantuan dengan NIK Anda. Klik disini
Cek bansos BBM 2024 cair? Panduan lengkap cara mengecek status penerima bantuan BBM secara online & offline. Dapatkan informasi terbaru dan pastikan Anda terdaftar!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved