Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Anggaran Bansos Meroket, Jokowi Dinilai Gagal Sejahterakan Rakyat

Insi Nantika Jelita
05/2/2024 18:38
Anggaran Bansos Meroket, Jokowi Dinilai Gagal Sejahterakan Rakyat
Penyalura bansos beras di Malang, Jawa Timur(MI/Bagus Suryo)

EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menuding Presiden Joko Widodo gagal menyejahterakan rakyat. Hal ini terlihat dari besarnya anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup bansos di era pemerintahan Jokowi.

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran perlinsos pada 2020 sebesar Rp498 triliun. Kemudian selama tiga tahun hingga 2023 anggaran perlinsos menurun menjadi Rp443,5 triliun pada 2023. Namun, pada 2024 atau di tahun politik jumlah tersebut melonjak menjadi Rp496,8 triliun.

"Jokowi ternyata gagal menyejahterakan rakyat Indonesia, buktinya makin banyak orang yang menerima bansos. Bansos ini meningkat dibandingkan masa covid-19," kata Faisal di Jakarta, Senin (5/2).

Baca juga : Faisal Basri, Menteri Kelautan, Mendagri Respons Isu Anggaran untuk Bansos

Selain itu, Faisal menyebut kegagalan Jokowi juga terlihat dari angka pengangguran yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran terbuka di Indonesia tembus terdapat 7,86 juta orang per Agustus 2023.

"Lalu, ada masalah pengangguran, banyak yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pupuk yang berkurang. Gagal itu Jokowi," tudingnya.

Angka kemiskinan di Indonesia juga dikatakan masih tinggi yakni sebesar 9,36% per Maret 2023, atau mencapai 25,9 juta orang. Faisal menyebut berdasarkan data World Population Review, angka harapan hidup masyarakat Indonesia juga di bawah dari negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Bansos Bantuan Negara, Bukan dari Jokowi

"Angka harapan hidup Indonesia itu ada diperingkat 10 dari 11 negara ASEAN. Kita hanya lebih tinggi dari Myanmar," sebutnya.

Menurut peneliti senior Indef itu, sudah sepantasnya Jokowi dimakzulkan atau diturunkan tahtanya dari kursi presiden karena dianggap tidak bisa menyejahterakan masyarakat Indonesia.

"Kita harus mengantisipasi kerusakan apa lagi yang bisa dilakukan oleh Jokowi sampai Oktober 2024 nanti. Kalau perlu dimakzulkan segera," pungkasnya. (Z-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya