Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menuding Presiden Joko Widodo gagal menyejahterakan rakyat. Hal ini terlihat dari besarnya anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup bansos di era pemerintahan Jokowi.
Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran perlinsos pada 2020 sebesar Rp498 triliun. Kemudian selama tiga tahun hingga 2023 anggaran perlinsos menurun menjadi Rp443,5 triliun pada 2023. Namun, pada 2024 atau di tahun politik jumlah tersebut melonjak menjadi Rp496,8 triliun.
"Jokowi ternyata gagal menyejahterakan rakyat Indonesia, buktinya makin banyak orang yang menerima bansos. Bansos ini meningkat dibandingkan masa covid-19," kata Faisal di Jakarta, Senin (5/2).
Baca juga : Faisal Basri, Menteri Kelautan, Mendagri Respons Isu Anggaran untuk Bansos
Selain itu, Faisal menyebut kegagalan Jokowi juga terlihat dari angka pengangguran yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran terbuka di Indonesia tembus terdapat 7,86 juta orang per Agustus 2023.
"Lalu, ada masalah pengangguran, banyak yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pupuk yang berkurang. Gagal itu Jokowi," tudingnya.
Angka kemiskinan di Indonesia juga dikatakan masih tinggi yakni sebesar 9,36% per Maret 2023, atau mencapai 25,9 juta orang. Faisal menyebut berdasarkan data World Population Review, angka harapan hidup masyarakat Indonesia juga di bawah dari negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Bansos Bantuan Negara, Bukan dari Jokowi
"Angka harapan hidup Indonesia itu ada diperingkat 10 dari 11 negara ASEAN. Kita hanya lebih tinggi dari Myanmar," sebutnya.
Menurut peneliti senior Indef itu, sudah sepantasnya Jokowi dimakzulkan atau diturunkan tahtanya dari kursi presiden karena dianggap tidak bisa menyejahterakan masyarakat Indonesia.
"Kita harus mengantisipasi kerusakan apa lagi yang bisa dilakukan oleh Jokowi sampai Oktober 2024 nanti. Kalau perlu dimakzulkan segera," pungkasnya. (Z-5)
Didin S Damanhuri Guru Besar FEM IPB dan Paramadina
LANGIT kelabu pada 1998 menjadi saksi bisu runtuhnya tatanan ekonomi Indonesia.
Di saat banyak pemikir yang tak berani berusara, Faisal Basri kerap lantang menyuarakan bobroknya pemerintahan Soeharto kala itu
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengaku sangat kehilangan dengan kepergian Faisal Basri. Bagi JK, Faisal merupakan ekonom yang begitu pintar dan berani.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku ingat momen pertemuan terakhirnya dengan Faisal Basri. Itu terjadi pada 2021, setelah Indonesia menghadapi gelombang pertama pandemi covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan rasa duka dan kehilangan atas meninggalnya Faisal Basri.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved