Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menuding segala macam cara dilakukan Presiden Joko Widodo untuk memenuhi kebijakan yang diinginkan, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menembus hampir Rp500 triliun di 2024.
Pemerintah memutuskan pemberian bansos tambahan yakni bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi pangan dari Januari-Maret 2024. Dana bantuan bansos itu dituding berasal dari kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (k/l) yang diblokir sementara.
"Ini seperti menghalalkan segala cara kasarnya kalau benar itu untuk bansos," kata Faisal di Jakarta, Senin (5/2).
Baca juga : 15 Eks Pimpinan KPK Sebut Presiden Abaikan Standar Moral dan Etika
Faisal menuturkan berdasarkan laporan yang ia ketahui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani atau akrab disapa Srimul tidak setuju meminta tiap K/L memblokir anggaran untuk kepentingan bansos. Menkeu pun mengunci anggaran K/L sebesar Rp50,2 triliun di tahun ini.
"Saya dengar ibu Srimul tidak mau. Tidak mau dia (Srimul) datang ke tiap kementerian potong ya 5%. Nanti kan yang disalahin Srimul terus kan," ujarnya.
Menurut Faisal, untuk kebijakan pemblokiran anggaran K/L bukanlah keputusan Menkeu, melainkan Presiden Jokowi. "Memangnya Srimul punya kuasa untuk memotong anggaran 5%? Kan tidak punya kuasa dia. Jokowi harusnya gentle (bersikap jantan) dong bilang ke menteri-menterinya langsung. Jangan kambing hitamkan Srimul," tegasnya.
Baca juga : Presiden Jokowi Kini Dijuluki Petugas Bansos
Di tempat terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono enggan berkomentar soal pemblokiran anggaran 5% di kementeriannya. Ia mengaku belum mengetahui pasti soal penahanan anggaran untuk bansos.
"Saya belum tahu. Saya belum monitor," katanya singkat usai acara Indonesia Marine And Fisheries Business Forum 2024 di Jakarta.
Senada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku tidak mengetahui detail soal kebijakan automatic adjustment sebesar 5% di tahun ini. "Jangan tanya ke saya, tetapi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau di Kemenkeu. Di Kemandagri saya belum cek," ucapnya. (Z-2)
JAKARTA Premium Outlets (JPO) resmi dibuka secara penuh pada Jumat (18/7), lebih dari 150 merek global hadir di area seluas 95.400 meter persegi yang terletak di Alam Sutera, Tangerang
DERETAN tanggal merah pada akhir Mei hingga awal Juni nanti, tentu menjadi waktu ideal untuk rehat sejenak.
PENGELOLAAN keuangan yang baik sangat penting. Sebab, apabila kondisi keuangan memburuk akan berujung pada tumpukan hutang dan berujung pada "gali lubang tutup lubang"
Chairman ALFI Institute Yukki Nugrahawan Hanafi melihat pertumbuhan ekonomi kuartal-I 2025 masih resilien meskipun terdapat indikasi perlambatan pada pertumbuhan ekonomi.
Blibli kembali menghadirkan Blibli Pay Day pada 25–27 April 2025. Berbagai promo menarik dapat menjadi solusi belanja cerdas dalam situasi darurat rumah tangga pasca-Lebaran.
Belanja bukan hanya sekedar pengeluaran, tetapi juga peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved