Faisal Basri, Menteri Kelautan, Mendagri Respons Isu Anggaran untuk Bansos

EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menuding segala macam cara dilakukan Presiden Joko Widodo untuk memenuhi kebijakan yang diinginkan, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menembus hampir Rp500 triliun di 2024.

Pemerintah memutuskan pemberian bansos tambahan yakni bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi pangan dari Januari-Maret 2024. Dana bantuan bansos itu dituding berasal dari kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (k/l) yang diblokir sementara.

"Ini seperti menghalalkan segala cara kasarnya kalau benar itu untuk bansos," kata Faisal di Jakarta, Senin (5/2). 

Baca juga : 15 Eks Pimpinan KPK Sebut Presiden Abaikan Standar Moral dan Etika

Faisal menuturkan berdasarkan laporan yang ia ketahui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani atau akrab disapa Srimul tidak setuju meminta tiap K/L memblokir anggaran untuk kepentingan bansos. Menkeu pun mengunci anggaran K/L sebesar Rp50,2 triliun di tahun ini.

"Saya dengar ibu Srimul tidak mau. Tidak mau dia (Srimul) datang ke tiap kementerian potong ya 5%. Nanti kan yang disalahin Srimul terus kan," ujarnya.

Menurut Faisal, untuk kebijakan pemblokiran anggaran K/L bukanlah keputusan Menkeu, melainkan Presiden Jokowi. "Memangnya Srimul punya kuasa untuk memotong anggaran 5%? Kan tidak punya kuasa dia. Jokowi harusnya gentle (bersikap jantan) dong bilang ke menteri-menterinya langsung. Jangan kambing hitamkan Srimul," tegasnya.

Baca juga : Presiden Jokowi Kini Dijuluki Petugas Bansos

Di tempat terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono enggan berkomentar soal pemblokiran anggaran 5% di kementeriannya. Ia mengaku belum mengetahui pasti soal penahanan anggaran untuk bansos.

"Saya belum tahu. Saya belum monitor," katanya singkat usai acara Indonesia Marine And Fisheries Business Forum 2024 di Jakarta.

Senada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku tidak mengetahui detail soal kebijakan automatic adjustment sebesar 5% di tahun ini. "Jangan tanya ke saya, tetapi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau di Kemenkeu. Di Kemandagri saya belum cek," ucapnya. (Z-2)