Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MASIFNYA pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik. Masih banyak tugas Jokowi yang lebih urgen dari sekadar membagikan bansos.
"Kami bilang dulu petugas partai sekarang jadi petugas bansos. Kayak tidak ada kerjaan lain saja presiden," kata jurnalis Tempo Stefanus Pramono dalam diskusi di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta Pusat, Senin (5/2).
Pram mengatakan Jokowi belakangan kerap kunjungan ke luar kota. Salah satu agenda utamanya, yakni membagikan bansos.
"Setiap hari bagi-bagi bansos. Ke mana-mana bagi-bagi bansos. Ini duit negara untuk banso dan kabarnya ada permintaan tambahan untuk bansos," ujar dia.
Pram menegaskan dirinya tidak anti-bansos lantaran penting khususnya bagi masyarakat prasejahtera. Namun politisasi bansos demi mengerek tingkat elektoral capres tertentu menjadi masalah serius.
"Buat kami tidak ada bedanya dengan penggarongan. Kemarin juga sempat disentil Anies (Baswedan soal Jokowi) bagi-bagi bansos di pinggir jalan," papar dia.
Menurut Pram, bagi-bagi bansos itu gamblang sebagai upaya Jokowi memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, calon jagoan Jokowi berpotensi tidak lolos bila pemilihan presiden (pilpres) berlangsung dua putaran.
"Apalagi rentang waktu sampai Juni masih panjang, segala sesuatu bisa terjadi. Kalau TUhan sudah berkehendak, siapa bisa mengelak?" ucap dia. (Teo)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved