Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MASIFNYA pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik. Masih banyak tugas Jokowi yang lebih urgen dari sekadar membagikan bansos.
"Kami bilang dulu petugas partai sekarang jadi petugas bansos. Kayak tidak ada kerjaan lain saja presiden," kata jurnalis Tempo Stefanus Pramono dalam diskusi di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta Pusat, Senin (5/2).
Pram mengatakan Jokowi belakangan kerap kunjungan ke luar kota. Salah satu agenda utamanya, yakni membagikan bansos.
"Setiap hari bagi-bagi bansos. Ke mana-mana bagi-bagi bansos. Ini duit negara untuk banso dan kabarnya ada permintaan tambahan untuk bansos," ujar dia.
Pram menegaskan dirinya tidak anti-bansos lantaran penting khususnya bagi masyarakat prasejahtera. Namun politisasi bansos demi mengerek tingkat elektoral capres tertentu menjadi masalah serius.
"Buat kami tidak ada bedanya dengan penggarongan. Kemarin juga sempat disentil Anies (Baswedan soal Jokowi) bagi-bagi bansos di pinggir jalan," papar dia.
Menurut Pram, bagi-bagi bansos itu gamblang sebagai upaya Jokowi memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, calon jagoan Jokowi berpotensi tidak lolos bila pemilihan presiden (pilpres) berlangsung dua putaran.
"Apalagi rentang waktu sampai Juni masih panjang, segala sesuatu bisa terjadi. Kalau TUhan sudah berkehendak, siapa bisa mengelak?" ucap dia. (Teo)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved