Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MASIFNYA pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik. Masih banyak tugas Jokowi yang lebih urgen dari sekadar membagikan bansos.
"Kami bilang dulu petugas partai sekarang jadi petugas bansos. Kayak tidak ada kerjaan lain saja presiden," kata jurnalis Tempo Stefanus Pramono dalam diskusi di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta Pusat, Senin (5/2).
Pram mengatakan Jokowi belakangan kerap kunjungan ke luar kota. Salah satu agenda utamanya, yakni membagikan bansos.
"Setiap hari bagi-bagi bansos. Ke mana-mana bagi-bagi bansos. Ini duit negara untuk banso dan kabarnya ada permintaan tambahan untuk bansos," ujar dia.
Pram menegaskan dirinya tidak anti-bansos lantaran penting khususnya bagi masyarakat prasejahtera. Namun politisasi bansos demi mengerek tingkat elektoral capres tertentu menjadi masalah serius.
"Buat kami tidak ada bedanya dengan penggarongan. Kemarin juga sempat disentil Anies (Baswedan soal Jokowi) bagi-bagi bansos di pinggir jalan," papar dia.
Menurut Pram, bagi-bagi bansos itu gamblang sebagai upaya Jokowi memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, calon jagoan Jokowi berpotensi tidak lolos bila pemilihan presiden (pilpres) berlangsung dua putaran.
"Apalagi rentang waktu sampai Juni masih panjang, segala sesuatu bisa terjadi. Kalau TUhan sudah berkehendak, siapa bisa mengelak?" ucap dia. (Teo)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved