Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEBANYAK 15 mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pernyataan sikap atas perilaku pejabat negara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah penyelenggara negara dinilai melupakan standar moral dan etika.
“Menyikapi perkembangan siatuasi kehidupan berbangsa, dan bernegara pada kurun waktu akhir-akhir ini, yang seakan-akan telah kehilangan kompas moral dan etika,” kata mantan Komisioner KPK Basaria Pandjaitan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin, 5 Februari 2024.
Sebanyak 15 bekas pimpinan KPK yang menyatakan sikap yakni Taufiqurachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, M Busyro Muqodas, Abraham Samad, Chandra M Hamzah, Waluyo, dan Bibit Samad Riyanto.
Baca juga : Jokowi Bagi Bansos karena Panik? Jusuf Kalla: Lebih dari Itu
Lalu, Mas Achmad Santosa, Basaria Pandjaitan, Laode M Syarif, Adnan Pandu Praja, Mohammad Jassin, Zulkarnaen, dan Haryono Umar. Mereka semua pernah memimpin KPK pada 2003 sampai 2019.
Para mantan pimpinan KPK itu menegaskan merosotnya moral dan etika pejabat jelang pemilu merupakan hal yang bahaya. Jokowi dan penyelenggara negara lainnya diminta kembali ke haluan awal selama bekerja.
“Mengimbau agar Presiden, dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali berpegang teguh pada standar moral, dan etika dalam menjalankan amanah yang diembannya,” ucap Basaria.
Baca juga : Bansos yang Dijadikan Alat Politik Dikategorikan Korupsi
Basaria juga mengatakan saat ini banyak pejabat yang sudah melupakan tata kelola pemerintahan yang baik karena mendukung calon tertentu. Akhirnya, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia merosot drastis.
“Yang di tahun 2019 skornya mencapai 40, dan menurun drastis menjadi 34 di tahun 2022 dan 2024, dan menempati ranking 115 dari semua negara yang disurvei,” tegas Basaria.
Sikap pejabat negara ini juga dinilai membuat indeks negara hukum Indonesia mendapatkan nilai 0,53 pada 2023. Angka itu sangat jauh dari nilai ideal indeks negara hukum.
Baca juga : Sebut KPK Jadi Senjata Jokowi di Pilpres 2024, Denny Indrayana Dinilai Tendensius
Karenanya, para pejabat negara termasuk Jokowi diminta kembali fokus bekerja untuk Indonesia. Salah satunya yakni menguatkan agenda pencegahan korupsi.
“(Lalu) menghindari segala benturan kepentingan, karena benturan kepentingan adalah akar, dan langkah awal untuk menuju praktik korupsi,” ujar Basaria.
Para pejabat juga diminta tidak menggunakan bantuan sosial (bansos) sebagai alat kampanye. Para mantan pimpinan KPK ingin bansos disalurkan berdasarkan daftar penerima yang sah, bukan atas kepentingan pihak tertentu.
Baca juga : Revisi UU KPK Dimanfaatkan Jokowi untuk Pemilu 2024
“Tata kelola bantuan sosial akhir-akhir ini menjadi sorotan karena dilakukan dalam rentang waktu menjelang dilaksanakannya Pemilihan Umum 2024, dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip good governance,” tegas Basaria.
Penegak hukum termasuk TNI juga diminta tidak berpihak kepada calon tertentu. Eks pimpinan KPK tidak mau Polri, maupun TNI tidak adil karena perbedaan dukungan terhadap calon presiden.
“(Terakhir) menjamin tegaknya hukum (rule of law) dan bukan rule by law,” kata Basaria. (MGN/Z-4)
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Hingga Sabtu (10/2) malam, banjir dengan ketinggian lebih dari 50 sentimeter masih menggenangi ruas jalan Sukarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat.
TEREKAM kamera pengawas atau CCTV saat beraksi, tiga pelaku begal dengan modus meminta hotspot ditangkap satreskrim Polrestabes Bandung, Provinsi Jawa Barat.
KELOMPOK Tani Kopi Wanoja Jawa Barat mengekspor tujuh ton kopi Arabika secara langsung ke Arab Saudi, Kamis (22/2).
"Hal ini menjadi PR kita, utamanya BBWS, untuk memelihara tanggul-tanggul yang jumlahnya cukup banyak di Kabupaten Pati," imbuhnya.
Puluhan petani yang tergabung dalam Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) se Kalimantan Timur melakukan aksi unjuk rasa.
Terlepas dari adanya pelanggaran protokol kesehatan oleh suporter Persija yang merayakan juara, secara umum Menpora menilai turnamen berjalan sukses.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved